Berita

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) bersama Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i (kiri) di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: Dokumentasi humas Kemenhaj)

Nusantara

Dahnil Temui Romo Syafi’i Percepat Transisi Kelembagaan Haji

SENIN, 13 OKTOBER 2025 | 18:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pertemuan koordinasi dengan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i di Jakarta, Senin 13 Oktober 2025. 

Pertemuan tersebut membahas percepatan proses transisi kelembagaan, aset, dan sumber daya manusia (SDM) penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 92 Tahun 2025.

Dahnil menegaskan bahwa proses transisi harus berjalan cepat dan bersih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengganggu persiapan haji 2026.


“Arahan presiden sangat jelas, semua aset dan SDM perhajian segera dituntaskan proses peralihannya,” kata Dahnil.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghambat peralihan aset negara, termasuk yang berkaitan dengan fasilitas haji. Menurutnya, tindakan yang menghalangi perintah presiden harus disikapi tegas secara hukum.

“Kita ingin semuanya clean dan clear, supaya tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang menghalangi mandat negara. Bila ditemukan pelanggaran atau tindakan menghambat perintah presiden dan undang-undang, kami akan dorong untuk diselesaikan secara hukum,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Sementara itu, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menyatakan bahwa Kementerian Agama mendukung penuh langkah percepatan transisi kelembagaan sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mendukung langkah Kementerian Haji dan Umrah untuk melibatkan aparat penegak hukum, agar pelaksanaan undang-undang dan perpres yang menjadi perintah presiden dapat berjalan tanpa hambatan,” tegas Romo.

Kedua wakil menteri sepakat membentuk tim bersama untuk mengawal percepatan proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengganggu pelayanan jemaah.


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya