Berita

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) bersama Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i (kiri) di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: Dokumentasi humas Kemenhaj)

Nusantara

Dahnil Temui Romo Syafi’i Percepat Transisi Kelembagaan Haji

SENIN, 13 OKTOBER 2025 | 18:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pertemuan koordinasi dengan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i di Jakarta, Senin 13 Oktober 2025. 

Pertemuan tersebut membahas percepatan proses transisi kelembagaan, aset, dan sumber daya manusia (SDM) penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 92 Tahun 2025.

Dahnil menegaskan bahwa proses transisi harus berjalan cepat dan bersih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengganggu persiapan haji 2026.


“Arahan presiden sangat jelas, semua aset dan SDM perhajian segera dituntaskan proses peralihannya,” kata Dahnil.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghambat peralihan aset negara, termasuk yang berkaitan dengan fasilitas haji. Menurutnya, tindakan yang menghalangi perintah presiden harus disikapi tegas secara hukum.

“Kita ingin semuanya clean dan clear, supaya tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang menghalangi mandat negara. Bila ditemukan pelanggaran atau tindakan menghambat perintah presiden dan undang-undang, kami akan dorong untuk diselesaikan secara hukum,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Sementara itu, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menyatakan bahwa Kementerian Agama mendukung penuh langkah percepatan transisi kelembagaan sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mendukung langkah Kementerian Haji dan Umrah untuk melibatkan aparat penegak hukum, agar pelaksanaan undang-undang dan perpres yang menjadi perintah presiden dapat berjalan tanpa hambatan,” tegas Romo.

Kedua wakil menteri sepakat membentuk tim bersama untuk mengawal percepatan proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengganggu pelayanan jemaah.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya