Berita

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) bersama Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i (kiri) di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: Dokumentasi humas Kemenhaj)

Nusantara

Dahnil Temui Romo Syafi’i Percepat Transisi Kelembagaan Haji

SENIN, 13 OKTOBER 2025 | 18:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pertemuan koordinasi dengan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i di Jakarta, Senin 13 Oktober 2025. 

Pertemuan tersebut membahas percepatan proses transisi kelembagaan, aset, dan sumber daya manusia (SDM) penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 92 Tahun 2025.

Dahnil menegaskan bahwa proses transisi harus berjalan cepat dan bersih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengganggu persiapan haji 2026.


“Arahan presiden sangat jelas, semua aset dan SDM perhajian segera dituntaskan proses peralihannya,” kata Dahnil.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghambat peralihan aset negara, termasuk yang berkaitan dengan fasilitas haji. Menurutnya, tindakan yang menghalangi perintah presiden harus disikapi tegas secara hukum.

“Kita ingin semuanya clean dan clear, supaya tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang menghalangi mandat negara. Bila ditemukan pelanggaran atau tindakan menghambat perintah presiden dan undang-undang, kami akan dorong untuk diselesaikan secara hukum,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Sementara itu, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menyatakan bahwa Kementerian Agama mendukung penuh langkah percepatan transisi kelembagaan sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mendukung langkah Kementerian Haji dan Umrah untuk melibatkan aparat penegak hukum, agar pelaksanaan undang-undang dan perpres yang menjadi perintah presiden dapat berjalan tanpa hambatan,” tegas Romo.

Kedua wakil menteri sepakat membentuk tim bersama untuk mengawal percepatan proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengganggu pelayanan jemaah.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya