Berita

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) bersama Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i (kiri) di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: Dokumentasi humas Kemenhaj)

Nusantara

Dahnil Temui Romo Syafi’i Percepat Transisi Kelembagaan Haji

SENIN, 13 OKTOBER 2025 | 18:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pertemuan koordinasi dengan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i di Jakarta, Senin 13 Oktober 2025. 

Pertemuan tersebut membahas percepatan proses transisi kelembagaan, aset, dan sumber daya manusia (SDM) penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 92 Tahun 2025.

Dahnil menegaskan bahwa proses transisi harus berjalan cepat dan bersih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengganggu persiapan haji 2026.


“Arahan presiden sangat jelas, semua aset dan SDM perhajian segera dituntaskan proses peralihannya,” kata Dahnil.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghambat peralihan aset negara, termasuk yang berkaitan dengan fasilitas haji. Menurutnya, tindakan yang menghalangi perintah presiden harus disikapi tegas secara hukum.

“Kita ingin semuanya clean dan clear, supaya tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang menghalangi mandat negara. Bila ditemukan pelanggaran atau tindakan menghambat perintah presiden dan undang-undang, kami akan dorong untuk diselesaikan secara hukum,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Sementara itu, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menyatakan bahwa Kementerian Agama mendukung penuh langkah percepatan transisi kelembagaan sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mendukung langkah Kementerian Haji dan Umrah untuk melibatkan aparat penegak hukum, agar pelaksanaan undang-undang dan perpres yang menjadi perintah presiden dapat berjalan tanpa hambatan,” tegas Romo.

Kedua wakil menteri sepakat membentuk tim bersama untuk mengawal percepatan proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengganggu pelayanan jemaah.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya