Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan jajaran pengurus DPP usai menerima surat pengesahan kepengurusan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. (Foto: dokumentasi PDIP)

Politik

Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 16:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima surat keputusan pengesahan kepengurusan periode 2025-2030 dari Kementerian Hukum. Surat diserahkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang datang ke kantor kementerian bersama jajaran pengurus pusat.

"Pak Sekjen menyampaikan salam dari Ibu Ketua Umum kepada Pak Menteri yang mewakili pemerintah, dan Pak Sekjen mewakili Ibu Ketua Umum menerima SK," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pareira yang turut mendamping Hasto dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis 11 September 2025. 

"Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan," tambahnya.


Ada dua surat keputusan yang diserahkan Menteri Andi yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Hasto cs. Yakni surat keputusan nomor M.HH-1.AH.11.03 tahun 2025 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP, dan surat keputusan nomor M.HH-13.AH.11.02 tahun 2025 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2025-2030.

Andreas menjelaskan partai mendaftarkan permohonan pengesahan sekitar dua minggu lalu secara online ke Ditjen AHU Kementerian Hukum. Kemudian akhir pekan lalu Dirjen AHU mengabarkan bahwa berkas sudah diproses dan surat keputusan pengesahan sudah ada, dan hari ini bisa diterima secara fisik.

“Pak Menteri juga menyebutkan kementerian berupaya memberi pelayanan secara cepat dan mudah dengan sistem online. Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 pun secara hukum sah," demikian Andreas.

Selain Andreas, Hasto datang ke Kementerian Hukum didampingi pengurus DPP lainnya yakni Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Kepengurusan baru PDIP yang disahkan pemerintah merupakan hasil Kongres ke-VI Bali. Berikut ini susunan lengkap pengurus DPP PDIP 2025-2030 yang diumumkan usai pelantikan pengurus:

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya