Mahasisa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI (Foto: RMOL)
Stabilitas nasional pasca aksi anarkis pada akhir Agustus 2025 diharapkan dapat terjaga secara berkesinambungan hingga ke depannya.
Tragedi yang dipicu atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), turut menjadi perhatian Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA) beberapa pekan ini.
Ketua Umum PP IPA periode 2025-2029 yang terpilih dalam Muktamar XIV, Harahap, meminta seluruh komponen bangsa khususnya para pelajar agar tidak lagi terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis yang sampai menimbulkan korban jiwa.
"Penyampaian pendapat harus tetap mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada," ujar Amril dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Amril memastikan, struktur Ikatan Pelajar Al-Washliyah di seluruh Indonesia belum ada yang turun aksi, karena diperintahkan agar tetap menjaga stabilitas nasional.
"Dan kiranya aksinya diganti dengan secara langsung menyampaikan aspirasi, melalui cara-cara yang lebih terpelajar," tutur Amril.
"Mungkin bisa dengan cara audiensi dan lainya, untuk menghindari bentrokan yang menimbulkan korban jiwa, kepada DPR di tempatnya masing masing," sambungnya.
Amril menilai, pengrusakan dan juga penjarahan yang terjadi pada aksi anarkis akhir bulan lalu tidak mencerminkan cita-cita luhur bangsa.
"Seharusnya kita bangga terhadap pembangunan infrastruktur yang ada pada saat ini, bukan malah merusaknya," ungkapnya.
Berdasarkan data kerusakan infrastruktur yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), nilai kerugian akibat kerusuhan yang berlangsung beberapa waktu lalu mencapai Rp900 miliar.
Menurutnya, akibat itu pemerintah harus mengucurkan kembali anggaran di tingkat pusat maupun daerah masing-masing untuk perbaikan, sementara banyak program pemerintah pusat maupun daerah yang belum dikerjakan dan membutuhkan anggaran.
"Di samping itu, kita juga masih dalam kondisi penghematan anggaran (efisiensi) di beberapa sektor program pemerintahan baik pusat dan daerah. Maka tindakan tersebut sama dengan kita ikut memperlambat pembangunan daerah dan bangsa kita," ucapnya.
Lebih lanjut, PP IPA juga mengecam adanya dugaan pengerahan massa aksi pelajar yang bukan kader-kader organisasi pelajar.
"Kami menyoroti adanya pelajar-pelajar yang didorong dan diprovokasi untuk ikut turun aksi, dan tindakanya tidak mencerminkan para kader organisasi pelajar. Hal ini wajib menjadi perhatian serius pihak kepolisian," demikian Amril menambahkan.
