Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Rokhmin Dahuri:

Rakyat Marah Jika Pemerintah Impor Beras

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 15:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diperingatkan tidak melakukan impor beras karena bisa memicu amarah rakyat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu, 3 September 2025.

Legislator PDIP ini mengatakan, dalam setiap presentasinya di Komisi IV DPR, pemerintah kerap menyebut stok beras aman dan tidak ada celah untuk melakukan impor beras. 


Kata Rokhmin, jika ke depan terjadi impor beras akibat stok di pasaran menurun dan mahal, maka tidak menutup kemungkinan akan memantik murka petani dan rakyat.

“Desember tahun lalu, Presiden sudah pidato berapi-api, didampingi Pak Zulkilfi Hasan, Pak Amran, dan Menteri Pedagangan, waktu konferensi pers, bahwa empat komoditas pangan untuk tahun ini nggak akan impor, yaitu beras, kemudian gula, jagung, dan garam,” kata Rokhmin. 

Ia menambahkan, pemerintah selalu mengklaim stok beras melimpah bahkan tertinggi sepanjang sejarah republik ini. Namun di sisi lain, ia melihat harga beras terus meningkat dan ketersediaan di pasaran seolah menurun.

“Nah kalau faktanya itu harga beras itu malah terus meningkat, itu kan berarti ada anomaly," kata Rokhmin.

“Justru yang kita khawatirkan itu penyebab kedua. Kalau ada benar-benar mafia. Ini kan penyakit bangsa ini seolah-olah berulang, setiap tahun candu impor dan itu menggiurkan,” tutupnya.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya