Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Rokhmin Dahuri:

Rakyat Marah Jika Pemerintah Impor Beras

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 15:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diperingatkan tidak melakukan impor beras karena bisa memicu amarah rakyat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu, 3 September 2025.

Legislator PDIP ini mengatakan, dalam setiap presentasinya di Komisi IV DPR, pemerintah kerap menyebut stok beras aman dan tidak ada celah untuk melakukan impor beras. 


Kata Rokhmin, jika ke depan terjadi impor beras akibat stok di pasaran menurun dan mahal, maka tidak menutup kemungkinan akan memantik murka petani dan rakyat.

“Desember tahun lalu, Presiden sudah pidato berapi-api, didampingi Pak Zulkilfi Hasan, Pak Amran, dan Menteri Pedagangan, waktu konferensi pers, bahwa empat komoditas pangan untuk tahun ini nggak akan impor, yaitu beras, kemudian gula, jagung, dan garam,” kata Rokhmin. 

Ia menambahkan, pemerintah selalu mengklaim stok beras melimpah bahkan tertinggi sepanjang sejarah republik ini. Namun di sisi lain, ia melihat harga beras terus meningkat dan ketersediaan di pasaran seolah menurun.

“Nah kalau faktanya itu harga beras itu malah terus meningkat, itu kan berarti ada anomaly," kata Rokhmin.

“Justru yang kita khawatirkan itu penyebab kedua. Kalau ada benar-benar mafia. Ini kan penyakit bangsa ini seolah-olah berulang, setiap tahun candu impor dan itu menggiurkan,” tutupnya.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya