Berita

Ilustrasi. (Foto: RMOL/Adityo Nugroho)

Nusantara

Harga Pangan Mahal jadi Ironi Negara Maritim dan Agraris

JUMAT, 22 AGUSTUS 2025 | 05:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI) Tunjung Budi Utomo, menyoroti semakin mahalnya harga kebutuhan pokok seperti beras, sayur, buah, daging, bahkan ikan. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris yang seharusnya mampu mencukupi pangan rakyatnya.

“Ironis, negara maritim dan agraris, tapi ikan susah didapat, beras, sayur, buah, dan daging harganya melambung tinggi,” ujar Tunjung dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 21 Agustus 2025.

Menurutnya, akar masalah ini bukan sekadar soal distribusi, melainkan dampak dari dominasi kelompok kapitalisme yang menggeser orientasi masyarakat produsen yakni petani, peternak, dan nelayan hanya sebagai konsumen.


“Kapitalisme mengubah tatanan sosial masyarakat. Yang dulunya kita kuat di sektor produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, sekarang dipaksa hanya menjadi pasar konsumen,” tegasnya.

Lebih jauh, Tunjung mengkritik praktik penguasaan ruang hidup masyarakat pesisir yang semakin masif. Reklamasi pantai dan pembangunan hunian mewah, kata dia, menjadi cara kelompok kapital besar menguasai tanah daratan, pesisir, hingga laut.

“Cukup dengan menguasai tanah daratan, pesisir, pantai, dan laut melalui reklamasi lalu bangun hunian mewah, maka akses masyarakat terhadap sumber pangan tergerus habis. Nelayan kehilangan ruang tangkap, petani kehilangan lahan. Akibatnya, rakyat makin sulit menjangkau pangan murah dan sehat,” ungkapnya.

Ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif dengan memperkuat kembali kedaulatan pangan berbasis produksi rakyat, bukan kepentingan kapital. 

“Jika tidak ada keberpihakan yang nyata, maka negara maritim dan agraris ini hanya tinggal slogan tanpa makna bagi rakyat kecil,” pungkas Tunjung.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:40

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:18

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:05

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:53

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:40

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:20

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:55

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:30

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:16

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Selengkapnya