Berita

Ilustrasi. (Foto: RMOL/Adityo Nugroho)

Nusantara

Harga Pangan Mahal jadi Ironi Negara Maritim dan Agraris

JUMAT, 22 AGUSTUS 2025 | 05:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI) Tunjung Budi Utomo, menyoroti semakin mahalnya harga kebutuhan pokok seperti beras, sayur, buah, daging, bahkan ikan. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris yang seharusnya mampu mencukupi pangan rakyatnya.

“Ironis, negara maritim dan agraris, tapi ikan susah didapat, beras, sayur, buah, dan daging harganya melambung tinggi,” ujar Tunjung dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 21 Agustus 2025.

Menurutnya, akar masalah ini bukan sekadar soal distribusi, melainkan dampak dari dominasi kelompok kapitalisme yang menggeser orientasi masyarakat produsen yakni petani, peternak, dan nelayan hanya sebagai konsumen.


“Kapitalisme mengubah tatanan sosial masyarakat. Yang dulunya kita kuat di sektor produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, sekarang dipaksa hanya menjadi pasar konsumen,” tegasnya.

Lebih jauh, Tunjung mengkritik praktik penguasaan ruang hidup masyarakat pesisir yang semakin masif. Reklamasi pantai dan pembangunan hunian mewah, kata dia, menjadi cara kelompok kapital besar menguasai tanah daratan, pesisir, hingga laut.

“Cukup dengan menguasai tanah daratan, pesisir, pantai, dan laut melalui reklamasi lalu bangun hunian mewah, maka akses masyarakat terhadap sumber pangan tergerus habis. Nelayan kehilangan ruang tangkap, petani kehilangan lahan. Akibatnya, rakyat makin sulit menjangkau pangan murah dan sehat,” ungkapnya.

Ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif dengan memperkuat kembali kedaulatan pangan berbasis produksi rakyat, bukan kepentingan kapital. 

“Jika tidak ada keberpihakan yang nyata, maka negara maritim dan agraris ini hanya tinggal slogan tanpa makna bagi rakyat kecil,” pungkas Tunjung.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya