Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Prabowo Beri Sinyal Oknum Stop Backing Perusahaan yang Ambil Lahan Ilegal

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 08:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal mafia tanah dianggap sebagai warning agar tidak ada lagi oknum-oknum yang membackingi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan lahan secara ilegal.

Begitu yang disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, merespons pernyataan Presiden saat pidato kenegaraan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

"Jadi pidato Pak Prabowo itu ya memang menegaskan begini, kita tidak bisa menutup mata bahwa oknum-oknum itu sampai hari ini memang membackingi perusahaan-perusahaan itu ya, banyak kita lihat dengan dalih sebagai komisaris gitu ya," kata Kang Tamil kepada RMOL, Senin, 18 Agustus 2025.

Menurut Kang Tamil, pidato Prabowo secara tegas menyampaikan pesan agar oknum-oknum sadar diri dan melakukan bersih-bersih.

Selain itu, Kang Tamil melihat, pemerintahan Prabowo selalu konsen terhadap dua hal, yakni ketimpangan sosial dan ketimpangan kepemilikan tanah. Kedua hal itu selalu disuarakan Prabowo sejak Pilpres 2009 lalu.

"Ya kita tahu bahwa banyak komprador-komprador yang sakti mandraguna yang kemudian berkuasa di negeri ini. Nah untuk kemudian membasmi para komprador-komprador itu, ya juga nggak bisa gegabah. Nah inilah langkah-langkah yang dibuat Pak Prabowo saya kira hari ini beliau mengumandangkan itu dalam pidato setelah 299 hari kerjanya, ini menjadi sinyal, awas hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi setelah ini beliau akan mengambil langkah-langkah tegas," jelas Kang Tamil.

"Bisa jadi dengan Presiden ini kan banyak instrumen di bawahnya. Instrumen salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dengan penegakan hukum yang tepat, maka saya kira pengentasan terhadap ketimpangan kepemilikan tanah yang ugal-ugalan selama ini, itu bisa diamankan," sambung Kang Tamil.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya