PKS Komentari PDIP Mau jadi Partai Penyeimbang

PKS menghormati sikap politik PDIP menjadi menyeimbang dan tidak masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Apa pun posisinya, terpenting adalah menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di mana pun partai, apakah di dalam maupun di luar (pemerintah), orientasinya tetap merealisasikan cita-cita reformasi dalam kerangka menyambut Indonesia Emas 2045,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid sepakat dengan pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa tidak ada istilah oposisi dan koalisi dalam perpolitikan Indonesia.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, konstitusi Indonesia memang tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi.

"Kalau kita merujuk tentang DPR dalam konstitusi itu tugasnya adalah melakukan pengawasan,” kata jelasnya.

Atas dasar itu, sejatinya semua partai politik mendukung pemerintahan yang sah sekaligus memberikan pengawasan maksimal untuk menjamin jalannya roda pemerintahan.

“Jadi apakah dari Gerindra maupun partai apa pun, di dalam kabinet, posisi di DPR itu memang harus melakukan pengawasan. Pengawasan itu orientasinya untuk menghadirkan perbaikan, memberikan masukan, mungkin juga koreksi,” katanya.

Meskipun PKS bagian dari koalisi pemerintah Presiden Prabowo, sikap kritis untuk memberikan masukan konstruktif pun tetap dilakukan. 

"Kami tetap memberikan masukan dan beliau (Prabowo) juga menerima masukan tersebut. Saya kira itu hal wajar dalam sistem demokrasi Indonesia,” pungkasnya.