Berita

Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari/Tangkapan layar

Bisnis

Pelonggaran Fiskal dan Moneter Jadi Kunci Dongkrak Ekonomi RI 2025

JUMAT, 08 AGUSTUS 2025 | 14:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

HSBC Global Research menilai kombinasi pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi motor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. 

Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, mengatakan bahwa setelah beberapa tahun kebijakan fiskal dan moneter cenderung ketat, tahun ini keduanya mulai dilonggarkan secara signifikan.

“Inflasi yang rendah membuat mata uang Rupiah stabil. Berkat itu, Bank Indonesia mampu menurunkan suku bunga sebesar 100 basis poin dalam beberapa kuartal terakhir,” ujarnya dalam HSBC - Indonesia Economy Outlook H2-2025 secara virtual pada Jumat, 8 Agustus 2025.


Phanjul memperkirakan ruang penurunan suku bunga masih terbuka hingga 75 basis poin dalam dua hingga tiga kuartal mendatang, yang menjadikannya salah satu siklus pelonggaran yang cukup dalam. Penurunan ini, lanjutnya, akan memengaruhi suku bunga kredit dan deposito.

“Dan begitu permintaan kredit mulai meningkat, PDB juga mulai meningkat. Jadi, kita sedang memulai proses itu sekarang,” jelasnya.

Di sisi fiskal, pemerintah juga melakukan pelonggaran melalui dua paket stimulus yang berfokus pada program kesejahteraan sosial. Untuk itu defisit anggaran tercatat naik dari 1,6 persen PDB pada 2023 menjadi hampir 2,8 persen PDB pada 2025.

“Itu adalah pelonggaran fiskal yang substansial dalam kurun waktu dua tahun. Jadi, jika kebijakan fiskal dan moneter dilonggarkan pada tahun 2025, apakah kita sudah mulai melihat dampak pertumbuhannya? Dan jawaban saya adalah ya, jika diperhatikan dengan saksama, memang sudah terlihat,” tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya