Berita

Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari/Tangkapan layar

Bisnis

Pelonggaran Fiskal dan Moneter Jadi Kunci Dongkrak Ekonomi RI 2025

JUMAT, 08 AGUSTUS 2025 | 14:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

HSBC Global Research menilai kombinasi pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi motor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. 

Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, mengatakan bahwa setelah beberapa tahun kebijakan fiskal dan moneter cenderung ketat, tahun ini keduanya mulai dilonggarkan secara signifikan.

“Inflasi yang rendah membuat mata uang Rupiah stabil. Berkat itu, Bank Indonesia mampu menurunkan suku bunga sebesar 100 basis poin dalam beberapa kuartal terakhir,” ujarnya dalam HSBC - Indonesia Economy Outlook H2-2025 secara virtual pada Jumat, 8 Agustus 2025.


Phanjul memperkirakan ruang penurunan suku bunga masih terbuka hingga 75 basis poin dalam dua hingga tiga kuartal mendatang, yang menjadikannya salah satu siklus pelonggaran yang cukup dalam. Penurunan ini, lanjutnya, akan memengaruhi suku bunga kredit dan deposito.

“Dan begitu permintaan kredit mulai meningkat, PDB juga mulai meningkat. Jadi, kita sedang memulai proses itu sekarang,” jelasnya.

Di sisi fiskal, pemerintah juga melakukan pelonggaran melalui dua paket stimulus yang berfokus pada program kesejahteraan sosial. Untuk itu defisit anggaran tercatat naik dari 1,6 persen PDB pada 2023 menjadi hampir 2,8 persen PDB pada 2025.

“Itu adalah pelonggaran fiskal yang substansial dalam kurun waktu dua tahun. Jadi, jika kebijakan fiskal dan moneter dilonggarkan pada tahun 2025, apakah kita sudah mulai melihat dampak pertumbuhannya? Dan jawaban saya adalah ya, jika diperhatikan dengan saksama, memang sudah terlihat,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya