Berita

Ilustrasi pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024/RMOL

Politik

Pengerahan Personel Pengamanan PSU Pilgub Papua Berlebihan

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 21:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Lokataru Foundation menilai pengerahan personel pengamanan pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua berlebihan.

Koordinator Pemantau Pilkada Papua Lokataru Foundation, Hasnu Ibrahim menyampaikan hasil pemanatauannya tersebut, dalam keterangan tertulis kepada RMOL, pada Kamis 7 Agustus 2025.

"Pemantaun Lokataru tercatat terjadi pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Linmas secara berlebihan menjelang PSU Pilkada Papua," ujar Hasnu.


Hasnu menyebutkan, Polda Papua mengerahkan 2.269 personel gabungan dari TNI, Polri, dan perlindungan masyarakat (Linmas) dengan dalih pengamanan PSU Pilgub Papua.

"Pengerahan alat negara secara berlebihan tersebut tentu dapat disalahgunakan atau diselewengkan di lapangan," kata Hasnu.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu mencatat, pengalaman Pilgub Papua terdahulu memberikan contoh dari penyelewengan pengerahan aparat keamanan.

"Di mana, Papua memiliki jejak kekerasan dan militerisme dalam banyak peristiwa. Hal tersebut, justru memperpanjang catatan buruk terhadap keberadaan TNI-Polri di tanah Papua," kata Hasnu.

Maka dari itu, Hasnu mendorong masyarakat pemilih di PSU Pilgub Papua agar tidak takut melaporkan dugaan pelanggaran apabila ditemukan saat pelaksanaan kemarin.

"Mengajak pemilih agar melaporkan setiap kecurangan dan pelanggaran dalam PSU Pilkada Papua kepada Bawaslu dan lembaga Pemantau Pemilu," demikian Hasnu.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya