Berita

Ilustrasi pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024/RMOL

Politik

Pengerahan Personel Pengamanan PSU Pilgub Papua Berlebihan

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 21:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Lokataru Foundation menilai pengerahan personel pengamanan pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua berlebihan.

Koordinator Pemantau Pilkada Papua Lokataru Foundation, Hasnu Ibrahim menyampaikan hasil pemanatauannya tersebut, dalam keterangan tertulis kepada RMOL, pada Kamis 7 Agustus 2025.

"Pemantaun Lokataru tercatat terjadi pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Linmas secara berlebihan menjelang PSU Pilkada Papua," ujar Hasnu.


Hasnu menyebutkan, Polda Papua mengerahkan 2.269 personel gabungan dari TNI, Polri, dan perlindungan masyarakat (Linmas) dengan dalih pengamanan PSU Pilgub Papua.

"Pengerahan alat negara secara berlebihan tersebut tentu dapat disalahgunakan atau diselewengkan di lapangan," kata Hasnu.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu mencatat, pengalaman Pilgub Papua terdahulu memberikan contoh dari penyelewengan pengerahan aparat keamanan.

"Di mana, Papua memiliki jejak kekerasan dan militerisme dalam banyak peristiwa. Hal tersebut, justru memperpanjang catatan buruk terhadap keberadaan TNI-Polri di tanah Papua," kata Hasnu.

Maka dari itu, Hasnu mendorong masyarakat pemilih di PSU Pilgub Papua agar tidak takut melaporkan dugaan pelanggaran apabila ditemukan saat pelaksanaan kemarin.

"Mengajak pemilih agar melaporkan setiap kecurangan dan pelanggaran dalam PSU Pilkada Papua kepada Bawaslu dan lembaga Pemantau Pemilu," demikian Hasnu.




Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya