Berita

Ilustrasi/Ist

Publika

Menimbang Tanggung Jawab dan Konsekuensi Diam

Oleh: Muchamad Andi Sofiyan*
SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 04:41 WIB

DALAM masyarakat yang hiruk-pikuk oleh opini, komentar, dan ujaran dari segala penjuru, kita sering keliru memahami esensi dari berbicara. Kita menyangka bahwa tujuan utama berbicara adalah agar didengar. Padahal, berbicara seharusnya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab. Dan lebih dari itu, baik berbicara maupun diam, keduanya mengandung konsekuensi.

Dalam filsafat komunikasi, kata-kata bukan sekadar alat untuk menyampaikan isi pikiran, melainkan tindakan etis. Søren Kierkegaard, filsuf asal Denmark, pernah berkata, “Orang dapat menggoda dengan kata-kata, tetapi orang juga bisa menyelamatkan hidup dengan kata-kata.” Artinya, setiap ucapan membawa dampak, baik membangun atau merusak, menyembuhkan atau melukai.

Namun kita juga perlu mencermati sisi lainnya: diam bukanlah netralitas. Dalam banyak situasi genting, diam adalah posisi politik. Desmond Tutu, tokoh perjuangan anti-apartheid Afrika Selatan, dengan lantang menyatakan, “Jika kamu netral dalam situasi ketidakadilan, maka kamu telah memilih pihak penindas.” Ungkapan ini menyentak, karena ia membongkar ilusi bahwa diam berarti aman dan bebas nilai.


Kita bisa menengok ke belakang pada sejarah kelam abad ke-20: kebangkitan Nazi Jerman. Ketika Hitler mulai membangun kekuasaan absolut dan melakukan penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, banyak warga Jerman yang memilih diam. Sebagian karena takut, sebagian karena merasa bukan urusan mereka. Namun diam mereka memungkinkan kekuasaan tiran tumbuh subur.

Martin Niemöller, seorang pendeta Jerman yang awalnya mendukung Hitler namun kemudian menyesal, menuliskan puisi reflektif yang terkenal: “Mula-mula mereka datang untuk orang Yahudi, dan saya diam saja karena saya bukan orang Yahudi.

Lalu mereka datang untuk kaum sosialis, dan saya diam saja, karena saya bukan sosialis. Lalu mereka datang untuk serikat buruh, dan saya diam saja karena saya bukan anggota serikat buruh. Lalu mereka datang untuk saya dan tak ada seorang pun yang tersisa untuk membela saya”.

Puisi ini menjadi simbol bahwa diam dalam menghadapi ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa tanggung jawab moral tidak bisa digantikan oleh kenyamanan pribadi.

Sekarang, kebebasan berbicara telah menjadi hak yang relatif mudah diakses. Tidak ada lagi tirani yang secara langsung melarang orang berpendapat di ruang publik, apalagi dengan hadirnya media sosial, kanal pribadi, dan berbagai platform digital yang memberi setiap orang panggung terbuka. Namun ironisnya, justru di tengah kelimpahan kebebasan itu, banyak orang memilih diam. Bukan karena takut ditangkap, tetapi karena takut kehilangan posisi, takut tak disukai, takut dianggap kontroversial dan pastinya, takut menjadi tidak didengar. 

Tekanan bukan lagi datang dari luar, melainkan dari dalam: rasa enggan untuk merugi secara sosial, ekonomi, atau psikologis. Inilah bentuk sensor paling halus namun paling mematikan, sensor diri sendiri demi rasa aman. Padahal, suara yang tak pernah keluar tak akan pernah membawa perubahan.

Begitu pula, kita menyaksikan bagaimana ujaran sering dikomodifikasi. Banyak berbicara, tapi tak ada tanggung jawab. Opini dilontarkan sembarangan, tanpa dasar, tanpa rasa hormat pada fakta atau dampak sosialnya. Sementara itu, mereka yang justru seharusnya bersuara akademisi, tokoh agama, pemuka masyarakat, kadang memilih diam, entah karena ketakutan, pragmatisme, atau kehilangan idealisme.

Kita harus mengembalikan nilai luhur dalam berbicara: bukan demi popularitas, tapi karena kewajiban moral. Dan dalam diam pun, kita perlu bertanya: apakah ini bentuk kebijaksanaan atau bentuk ketakutan? Karena berbicara maupun diam bukan soal nyaman atau tidak nyaman.

Akhirnya, seperti yang pernah dikatakan Elie Wiesel, penyintas Holocaust dan peraih Nobel Perdamaian: “Selalu berpihaklah kepada korban. Diam memperkuat algojo, bukan yang tertindas.”

Maka, marilah kita berbicara saat dibutuhkan, dan diam dengan penuh kesadaran. Karena keduanya adalah pilihan etis yang akan kita pertanggungjawabkan, jika bukan hari ini, maka di hadapan sejarah, dan di hadapan nurani kita sendiri.

*Penulis adalah penggiat literasi dari Republikein StudieClub

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya