Berita

Ilustrasi/Ist

Publika

Menimbang Tanggung Jawab dan Konsekuensi Diam

Oleh: Muchamad Andi Sofiyan*
SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 04:41 WIB

DALAM masyarakat yang hiruk-pikuk oleh opini, komentar, dan ujaran dari segala penjuru, kita sering keliru memahami esensi dari berbicara. Kita menyangka bahwa tujuan utama berbicara adalah agar didengar. Padahal, berbicara seharusnya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab. Dan lebih dari itu, baik berbicara maupun diam, keduanya mengandung konsekuensi.

Dalam filsafat komunikasi, kata-kata bukan sekadar alat untuk menyampaikan isi pikiran, melainkan tindakan etis. Søren Kierkegaard, filsuf asal Denmark, pernah berkata, “Orang dapat menggoda dengan kata-kata, tetapi orang juga bisa menyelamatkan hidup dengan kata-kata.” Artinya, setiap ucapan membawa dampak, baik membangun atau merusak, menyembuhkan atau melukai.

Namun kita juga perlu mencermati sisi lainnya: diam bukanlah netralitas. Dalam banyak situasi genting, diam adalah posisi politik. Desmond Tutu, tokoh perjuangan anti-apartheid Afrika Selatan, dengan lantang menyatakan, “Jika kamu netral dalam situasi ketidakadilan, maka kamu telah memilih pihak penindas.” Ungkapan ini menyentak, karena ia membongkar ilusi bahwa diam berarti aman dan bebas nilai.


Kita bisa menengok ke belakang pada sejarah kelam abad ke-20: kebangkitan Nazi Jerman. Ketika Hitler mulai membangun kekuasaan absolut dan melakukan penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, banyak warga Jerman yang memilih diam. Sebagian karena takut, sebagian karena merasa bukan urusan mereka. Namun diam mereka memungkinkan kekuasaan tiran tumbuh subur.

Martin Niemöller, seorang pendeta Jerman yang awalnya mendukung Hitler namun kemudian menyesal, menuliskan puisi reflektif yang terkenal: “Mula-mula mereka datang untuk orang Yahudi, dan saya diam saja karena saya bukan orang Yahudi.

Lalu mereka datang untuk kaum sosialis, dan saya diam saja, karena saya bukan sosialis. Lalu mereka datang untuk serikat buruh, dan saya diam saja karena saya bukan anggota serikat buruh. Lalu mereka datang untuk saya dan tak ada seorang pun yang tersisa untuk membela saya”.

Puisi ini menjadi simbol bahwa diam dalam menghadapi ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa tanggung jawab moral tidak bisa digantikan oleh kenyamanan pribadi.

Sekarang, kebebasan berbicara telah menjadi hak yang relatif mudah diakses. Tidak ada lagi tirani yang secara langsung melarang orang berpendapat di ruang publik, apalagi dengan hadirnya media sosial, kanal pribadi, dan berbagai platform digital yang memberi setiap orang panggung terbuka. Namun ironisnya, justru di tengah kelimpahan kebebasan itu, banyak orang memilih diam. Bukan karena takut ditangkap, tetapi karena takut kehilangan posisi, takut tak disukai, takut dianggap kontroversial dan pastinya, takut menjadi tidak didengar. 

Tekanan bukan lagi datang dari luar, melainkan dari dalam: rasa enggan untuk merugi secara sosial, ekonomi, atau psikologis. Inilah bentuk sensor paling halus namun paling mematikan, sensor diri sendiri demi rasa aman. Padahal, suara yang tak pernah keluar tak akan pernah membawa perubahan.

Begitu pula, kita menyaksikan bagaimana ujaran sering dikomodifikasi. Banyak berbicara, tapi tak ada tanggung jawab. Opini dilontarkan sembarangan, tanpa dasar, tanpa rasa hormat pada fakta atau dampak sosialnya. Sementara itu, mereka yang justru seharusnya bersuara akademisi, tokoh agama, pemuka masyarakat, kadang memilih diam, entah karena ketakutan, pragmatisme, atau kehilangan idealisme.

Kita harus mengembalikan nilai luhur dalam berbicara: bukan demi popularitas, tapi karena kewajiban moral. Dan dalam diam pun, kita perlu bertanya: apakah ini bentuk kebijaksanaan atau bentuk ketakutan? Karena berbicara maupun diam bukan soal nyaman atau tidak nyaman.

Akhirnya, seperti yang pernah dikatakan Elie Wiesel, penyintas Holocaust dan peraih Nobel Perdamaian: “Selalu berpihaklah kepada korban. Diam memperkuat algojo, bukan yang tertindas.”

Maka, marilah kita berbicara saat dibutuhkan, dan diam dengan penuh kesadaran. Karena keduanya adalah pilihan etis yang akan kita pertanggungjawabkan, jika bukan hari ini, maka di hadapan sejarah, dan di hadapan nurani kita sendiri.

*Penulis adalah penggiat literasi dari Republikein StudieClub

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya