Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, PM Malaysia Anwar Ibrahim, dan pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai/Net
Para pejabat tinggi Thailand dan Kamboja menggelar pertemuan di Malaysia pada Senin, 4 Agustus 2025 dalam rangka perundingan pertama Komite Perbatasan Umum sejak tercapainya gencatan senjata yang rapuh pekan lalu.
Pertemuan ini berlangsung setelah lima hari bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara, yang menewaskan puluhan orang dan memaksa lebih dari 260 ribu warga mengungsi.
Awalnya, pertemuan lintas batas dijadwalkan digelar di Kamboja. Namun, kedua belah pihak sepakat memilih lokasi netral di Malaysia, yang tahun ini menjabat sebagai Ketua ASEAN dan juga telah berperan sebagai mediator dalam penghentian permusuhan pada 28 Juli lalu.
“Malaysia sebagai tuan rumah netral mencerminkan komitmen ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. Fokus utama kami adalah menyepakati mekanisme agar bentrokan serupa tidak terulang,” kata Juru Bicara Militer Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, di Bangkok, seperti dimuat
Associated Press.
Gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh tekanan internasional, khususnya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memperingatkan bahwa Washington tidak akan menandatangani kesepakatan perdagangan jika pertempuran terus berlanjut.
Setelah kesepakatan dicapai, Amerika Serikat menurunkan tarif barang dari kedua negara dari 36 persen menjadi 19 persen per 1 Agustus.
Delegasi Thailand dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Natthaphon Nakpanit, dengan kehadiran perwakilan dari seluruh cabang militer, kepolisian, serta kementerian luar negeri, dalam negeri, pertahanan, hingga Dewan Keamanan Nasional.
Sementara itu, Kamboja mengirim delegasi yang dipimpin Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Tea Seiha, didampingi Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Vong Pisen.
“Delegasi kami datang dengan semangat konstruktif. Kami ingin memastikan bahwa gencatan senjata berjalan efektif dan memberikan ruang bagi solusi damai jangka panjang,” ujar Menteri Pertahanan Kamboja Tea Seiha.
Pertemuan ini tidak membahas isu klaim teritorial yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, termasuk sengketa di sekitar kuil kuno Preah Vihear, yang telah menjadi sumber ketegangan sejak putusan Mahkamah Internasional tahun 1962.
Namun, persoalan itu tetap membayangi hubungan kedua negara.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat pada Mei lalu setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden tembak-menembak di wilayah perbatasan yang disengketakan.
Situasi memburuk ketika tentara Thailand terluka oleh ranjau darat di kawasan tersebut, yang kemudian memicu aksi saling tuduh hingga pecahnya bentrokan besar-besaran bulan lalu.
Meski gencatan senjata sudah diberlakukan, suasana masih tegang. Kedua negara bahkan melakukan tur ke bekas lokasi pertempuran bagi diplomat asing, untuk saling menunjukkan kerusakan yang mereka klaim sebagai akibat dari serangan lawan.
Sesi utama Komite Perbatasan Umum dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025 dengan menghadirkan pengamat dari Malaysia, Amerika Serikat, dan Tiongkok.
