Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Pemerintah Jamin Dana Rekening Nasabah yang Diblokir PPATK Aman

RABU, 30 JULI 2025 | 19:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) memastikan hak masyarakat atas rekening yang diblokir tetap aman dan terlindungi dengan baik. 

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam Budi Gunawan merespons langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir sementara rekening bank yang tak aktif selama tiga bulan.

"Pemerintah memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan. Pemerintah memastikan hak masyarakat tetap dijamin dan terlindungi dengan baik," kata Budi dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 30 Juli 2025.


Menurutnya, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan publik terkait  pembekuan rekening tersebut.

"Pemerintah merespon dan mendengar dengan seksama keluhan masyarakat," tambahnya.

Saat ini, Menko Polkam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk melindungi dana masyarakat yang disimpan di perbankan.

Sebelumnya, PPATK mengumumkan pembekuan rekening "nganggur" yang memicu keluhan publik. Namun, lembaga tersebut mengatakan pemblokiran tersebut bertujuan untuk menutup celah aktivitas ilegal, termasuk tindak pidana pencucian uang menggunakan rekening dormant.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya