Berita

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus/Ist

Bisnis

Lonjakan Kartu SIM Tak Terkendali, Kedaulatan Digital RI Disoal

SENIN, 28 JULI 2025 | 06:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Lemahnya pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan kartu SIM menunjukkan rapuhnya fondasi kedaulatan digital Indonesia. 

Lonjakan jumlah kartu aktif yang tak masuk akal secara demografis, maraknya nomor fiktif, hingga praktik penghangusan kuota data tanpa kompensasi mencerminkan kegagalan sistemik dalam melindungi hak digital warga dan menjaga integritas ruang siber nasional.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menilai akar dari berbagai serangan digital yang merugikan publik justru bersumber dari dalam negeri. Kedaulatan digital Indonesia tengah runtuh karena lemahnya kontrol terhadap aspek fundamental, yakni kartu SIM.


“Dari saku baju, SIM card bisa menembus sistem keuangan negara, mengguncang pemilu, hingga menyuburkan kejahatan online. Kartu yang ongkos produksinya di kisaran Rp1.100 sampai Rp1.200 itu sungguh cukup merepotkan republik kita,” kata Iskandar dalam keterangan tertulis, Minggu 27 Juli 2025.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada 315 juta kartu SIM aktif di Indonesia hingga Mei 2025. Namun, peretas anonim Bjorka menyebut, terdapat 1,3 miliar data hasil registrasi nomor handphone, angka yang melebihi jumlah penduduk Indonesia yang hanya sekitar 280 juta jiwa.

“Artinya, ada ratusan jutaan SIM card aktif yang tak punya logika demografis. Pertanyaannya, siapa yang punya, siapa yang pakai, dan siapa yang mengawasi?” kata Iskandar dikutip dari RMOLLampung.

Data historis memperkuat keganjilan tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pelanggan telepon seluler sejak 2010 yang selalu melampaui jumlah penduduk. Pada 2010 tercatat 253 juta nomor aktif, dan terus melonjak hingga 435 juta pada 2017.

“Sejak era ponsel massal 15 tahun lalu, kita hidup dalam situasi aneh, yaitu jumlah nomor aktif tidak pernah mencerminkan jumlah penduduk yang bisa diverifikasi,” kata Iskandar.

Meski regulasi teknis sudah tersedia, termasuk Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 dan pembaruan melalui Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, celah di lapangan tetap terbuka lebar. 

Penjualan kartu SIM tetap bisa dilakukan secara daring tanpa verifikasi identitas yang valid, bahkan aturan pembatasan tiga nomor per NIK tidak benar-benar diterapkan.

Ketentuan yang lebih baru, Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, mencoba menertibkan registrasi ulang dan pemutusan otomatis nomor tak aktif dalam 180 hari. 

Sayangnya, implementasi peraturan tersebut tidak diikuti integrasi antaroperator dan lemahnya penegakan administratif karena penjualan kartu SIM secara daring melalui e-commerce juga tetap marak tanpa verifikasi KTP.

Lemahnya kontrol ini membuka jalan bagi berbagai bentuk kejahatan digital yang meluas dan sistemik. Mulai dari judi online yang menggunakan nomor fiktif untuk top-up dompet digital, penipuan kode OTP yang membobol akun perbankan melalui kartu SIM lama, pengiriman SMS phishing yang berisi ribuan tautan jebakan, hingga penyebaran hoaks pemilu oleh bot politik yang dikendalikan lewat puluhan ribu kartu.

“Kalau negara gagal menutup lubang ini, maka kita bukan hanya bicara soal kerugian finansial, tapi juga ancaman terhadap pemilu, ketertiban umum, dan integritas demokrasi,” tegasnya.

Pemasok kartu SIM di Indonesia terdiri dari vendor global seperti Thales, IDEMIA, dan G+D, serta produsen lokal seperti PT Pelita Teknologi (PGLO). Kartu-kartu tersebut kemudian dipasok ke operator utama di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada audit menyeluruh yang memeriksa distribusi kartu SIM, sistem enkripsi chip, serta kecocokan antara data pengguna dan kartu aktif secara aktual.

Di luar persoalan kejahatan digital, praktik penghangusan kuota yang dilakukan operator juga menjadi sorotan. Konsumen kerap membeli paket data, misalnya 10GB, namun hanya menggunakan 4GB, sementara sisanya hangus tanpa kompensasi atau sistem rollover. Bahkan tidak ada transparansi atas nilai sisa layanan maupun pencatatan yang adil.

"Hendaknya korporasi provider memiliki moral yang tinggi jika mengetahui posisi konsumennya dirugikan, walau karena regulasi yang belum berlaku adil. Jangan pula malah merasa nyaman bahkan menikmati kondisi 'zona' yang buruk bagi konsumen tersebut. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memang belum menyentuh ranah perlindungan hak atas kuota digital,” cetusnya.

Sejauh ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya mengaudit laporan keuangan Kominfo dan operator milik BUMN. Belum pernah ada audit menyeluruh terhadap validitas data SIM nasional, nomor tidak aktif (SIM zombie), rantai pasok vendor SIM, maupun kerugian konsumen akibat penghangusan kuota.

"Padahal, audit inilah yang akan bisa membantu membuka tabir kriminal digital sistemik di Indonesia," sambungnya.

Untuk memperbaiki situasi tersebut, IAW menyodorkan empat rekomendasi reformasi yang mendesak dilakukan pemerintah:

1. Audit BPK terhadap registrasi dan vendor SIM card, dengan melibatkan Dukcapil, PPATK, dan BSSN. Provider harus bertanggung jawab secara etis dan sistematis atas nomor-nomor yang digunakan untuk merugikan konsumen, sesuai dengan lingkup bisnisnya.

2. Revisi UU Perlindungan Konsumen, dengan menambahkan pasal baru yang mengatur hak atas kuota digital yang tidak terpakai, guna mencegah praktik manipulatif melalui pengabaian informasi (fraud by omission).

3. Penerapan whitelist nasional untuk SIM card, di mana hanya nomor yang sudah diverifikasi langsung ke Dukcapil yang dapat digunakan untuk layanan digital vital seperti perbankan, e-wallet, dan pendaftaran pemilu.

4. Satgas judi online perlu menyasar distribusi kartu SIM, bukan hanya fokus pada pemblokiran situs. Karena akar transaksinya justru berasal dari nomor-nomor tak terlacak.

“SIM card hanya seukuran iklan baris, tapi ia adalah kunci masuk ke ruang digital nasional: rekening, e-wallet, pinjol, pendaftaran pemilu, dan identitas online,” terang Iskandar.

Penindakan terhadap kejahatan digital berbasis kartu SIM dan kuota, menurut Iskandar, bukan perkara rumit. Aparat hukum dan auditor negara bisa menelusurinya secara digital melalui sistem penagihan Signaling System 7 serta audit Home Location Register (HLR).

“Jika negara tak mampu mengendalikan kartu sekecil ini, maka negara bisa kehilangan kendali atas rakyatnya sendiri, di ruang yang tak terlihat, yakni dunia digital,” pungkasnya.





Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya