Berita

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha/RMOL

Dunia

Tidak Ada WNI Jadi Korban Perang Thailand-Kamboja

MINGGU, 27 JULI 2025 | 11:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang tengah berlangsung antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan.

Konflik tersebut pecah di perbatasan antara Provinsi Oddar Meanchey di Kamboja dan Provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, serta Surin di Thailand. 

Ketegangan yang meningkat sejak beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran akan keselamatan warga sipil, termasuk WNI yang berada di kedua negara.


Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam pernyataan resmi pada Minggu, 27 Juli 2025, menegaskan bahwa pemerintah terus memantau situasi dari dekat.

“Kemlu bersama KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok memonitor dari dekat konflik bersenjata yang terjadi antara Kamboja dan Thailand,” ungkap Judha.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi dengan berbagai pihak, belum terdapat laporan adanya WNI yang menjadi korban dalam konflik tersebut.

“Berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut,” kata dia.

Sebagai langkah antisipasi, KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah terdampak agar meningkatkan kewaspadaan.

“Kami mengimbau para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari perjalanan ke wilayah konflik, terus memonitor situasi keamanan dari media dan otoritas setempat, segera melakukan lapor diri, serta segera menghubungi hotline Perwakilan RI jika menghadapi situasi darurat,” paparnya.

Hotline darurat yang dapat dihubungi adalah KBRI Phnom Penh di nomor +855 12 813 282 dan KBRI Bangkok di nomor +66 92 903 1103.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya