Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan keprihatinannya atas eskalasi ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja yang akhir-akhir ini semakin memanas.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui platform X pada Jumat, 25 Juli 2025, Kemlu menyampaikan bahwa Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan situasi di wilayah perbatasan tersebut.
“Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di perbatasan Thailand dan Kamboja,” tulis Kemlu RI dalam unggahannya.
Kemlu RI menyatakan harapannya agar kedua negara dapat menahan diri dan kembali mengedepankan penyelesaian damai atas perbedaan yang terjadi.
Pemerintah Indonesia yakin bahwa sebagai negara bertetangga sekaligus anggota ASEAN, Thailand dan Kamboja memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian kawasan.
“Kami yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama," lanjut pernyataan tersebut.
Selain menyampaikan sikap diplomatik, Kemlu juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau secara ketat situasi di lapangan, khususnya terkait keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di daerah terdampak konflik.
“Pemerintah Republik Indonesia juga terus memantau keselamatan dan keberadaan warga negara Indonesia yang tinggal di daerah terdampak,” demikian bunyi pernyataan Kemlu RI.
Ketegangan militer antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan kembali pecah menjadi konflik bersenjata.
Titik api utama adalah perebutan wilayah di sekitar kuil abad ke-11 yang sempat diajukan Kamboja ke UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia pada 2008, yang memicu bentrokan serupa di masa lalu.
Ketegangan terbaru meningkat pada Mei lalu setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden di perbatasan. Sejak saat itu, kedua negara saling menerapkan pembatasan perdagangan dan memperkuat kehadiran militer di zona rawan konflik.
Pemerintah Thailand telah menutup seluruh perbatasannya dengan Kamboja. Sebaliknya, Kamboja menurunkan status hubungan diplomatiknya dengan Thailand, menuduh Bangkok menggunakan kekuatan berlebihan.
Jet tempur F-16 milik Thailand dilaporkan mengebom target militer di wilayah Kamboja pada Kamis pagi, 24 Juli 2025.
Menurut militer Thailand, dari enam jet F-16 yang dikerahkan untuk berjaga di perbatasan, satu di antaranya meluncurkan serangan udara ke wilayah Kamboja.
"Kami telah menggunakan kekuatan udara terhadap target militer sesuai rencana,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Thailand, Richa Suksuwanon.
Kementerian Pertahanan Kamboja membenarkan adanya serangan dan menyebut bahwa dua bom dijatuhkan di sebuah jalan di wilayahnya.
“Kami mengutuk keras agresi militer yang sembrono dan brutal oleh Kerajaan Thailand terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja,” demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Kamboja.
Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat menyusul serangan jet tempur F-16 yang dikerahkan Thailand pada Kamis pagi, 24 Juli 2025.
Permintaan tersebut disampaikan dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, Asim Iftikhar Ahmad. Hun Manet menuding Thailand melakukan agresi militer serius yang membahayakan perdamaian regional.
