Presiden AS, Donald Trump/Net
Pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah baru yang melarang seluruh diplomat Amerika Serikat mengomentari keadilan atau integritas pemilu di negara asing.
Instruksi ini menandai pergeseran besar dari pendekatan tradisional Washington yang selama ini aktif mempromosikan pemilu bebas dan adil di luar negeri.
Arahan tersebut dikirim melalui saluran internal Departemen Luar Negeri yang ditandai sensitif dan diteken langsung oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
"Ketika pantas untuk mengomentari pemilu asing, pesan kami harus singkat, berfokus pada ucapan selamat kepada kandidat yang menang dan, jika perlu, mencatat kepentingan kebijakan luar negeri bersama," demikian isi instruksi tersebut seperti dikutip dari
Reuters pada Jumat, 18 Juli 2025.
Kabel tersebut secara eksplisit melarang diplomat AS memberikan komentar apa pun mengenai integritas, legitimasi, atau nilai-nilai demokratis dari proses pemilu di luar negeri tanpa persetujuan langsung dari pimpinan senior di Departemen Luar Negeri.
"Pesan harus menghindari opini tentang keadilan atau integritas proses pemilu, legitimasinya, atau nilai-nilai demokrasi negara yang bersangkutan," tulis arahan itu.
Langkah ini mencerminkan pidato Presiden Trump di Riyadh pada 13 Mei lalu, di mana ia mengkritik praktik negara-negara Barat yang menggurui negara-negara Timur Tengah dalam urusan domestik mereka.
"Amerika Serikat akan menjalin kemitraan dengan negara-negara di mana pun kepentingan strategis kami selaras," bunyi kutipan dari arahan tersebut, menggemakan pesan utama Presiden Trump bahwa Washington tak lagi tertarik mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Dalam pernyataan melalui email, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Trump terhadap kedaulatan nasional.
Pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat kebijakan luar negeri, mengingat selama beberapa dekade AS menjadikan promosi demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers sebagai pilar utama diplomasi globalnya.
Namun di bawah Trump, pemerintah semakin memandang isu-isu tersebut sebagai bentuk intervensi.
Reformasi internal pun dilakukan, termasuk restrukturisasi Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja di Departemen Luar Negeri. Pemerintah menyebutnya perlu untuk mencegah lembaga itu digunakan sebagai platform aktivisme sayap kiri.
Ironisnya, meski menghindari kritik atas pemilu di luar negeri, pejabat tinggi pemerintahan Trump secara terbuka menyoroti apa yang mereka sebut sebagai represi terhadap kelompok sayap kanan di Eropa, termasuk di Jerman, Prancis, dan Rumania.
Mereka menuduh pemerintah-pemerintah di Eropa menyalahgunakan wacana melawan disinformasi untuk membungkam kritik terhadap imigrasi dan kebijakan progresif.
