Berita

Sidang terbuka promosi doktor Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Universitas Padjadjaran. (Foto: dok. pribadi).

Publika

Gemoy dan Membaca Arah Pilpres dari Eklektisisme Perilaku Pemilih

JUMAT, 11 JULI 2025 | 16:06 WIB | OLEH: R. MUHAMMAD ZULKIPLI*

HARI INI, 11 Juli 2025, saya menghadiri sidang terbuka promosi doktor sahabat saya, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Universitas Padjadjaran, Bandung. Bukan hanya karena kualitas akademiknya, tetapi karena konteks personalnya: seorang sahabat yang saya kenal sejak masa dinasnya di TNI.

Ia salah satu perwira terbaik angkatan, yang memilih jalan pensiun dini untuk kemudian menyelami ruang publik sebagai pelayan publik, akademisi, dan pegiat demokrasi.

Disertasinya mengangkat tema yang terasa sangat tepat waktu: “Eklektisisme Perilaku Memilih dalam Pilpres 2024.” Ia tidak sekadar menulis dari ruang baca, tapi merekam denyut kenyataan yang kita alami bersama: pemilih Indonesia tak lagi bisa dipahami dengan satu teori saja.


Politik Tak Lagi sekadar Rasional

Dalam risetnya, Iftitah menggunakan pendekatan multidimensi. Ia gabungkan perspektif demografi, psikososial, ekonomi politik, efek media, hingga kekuatan logistik.

Dan kesimpulannya sangat jelas: pemilih Indonesia semakin eklektik: menggabungkan logika dan perasaan, struktur dan simbol, harapan dan keresahan.

Survei Litbang Kompas (Januari 2024) menguatkan hal ini. Lebih dari 37 persen pemilih menyatakan bahwa “kedekatan emosional dan gaya komunikasi kandidat” lebih menentukan pilihan mereka ketimbang program.

Saat 'Gemoy' Menjadi Bahasa Elektoral

Iftitah menyebutnya sebagai pembentukan public mood: suasana batin kolektif yang lahir dari komunikasi, gestur, dan representasi simbolik. Kata-kata seperti blusukan atau gemoy yang dulu dianggap ringan, ternyata membentuk rasa keterhubungan yang tidak bisa diabaikan.

Orang tidak memilih karena data semata. Mereka memilih karena merasa dekat, merasa diajak bicara sebagai manusia.

Inilah apa yang disebut Kahneman sebagai rasionalitas berbasis afeksi. Logika tidak berjalan sendiri; ia berdampingan dengan perasaan. Bahkan dalam pemilu.

Di Antara UU Pemilu dan Realitas Sosial

Kita tahu, secara normatif, Pasal 1 UU 7/2017 menyatakan bahwa pemilu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi realitas sosial punya logikanya sendiri. Bagi banyak rakyat, kehadiran figur, bantuan sosial, hingga bahasa tubuh calon presiden sering lebih nyata dari semua janji tertulis.

KPU mencatat bahwa lebih dari separuh dari 204 juta pemilih 2024 adalah generasi muda: Gen Z dan milenial. Mereka tidak hanya membaca visi misi. Mereka menyerap sinyal, menangkap energi, merespons keaslian. Dunia mereka dibentuk oleh meme, narasi pendek, dan visual yang berbicara cepat.

Tantangan bagi Politikus dan Tim Sukses

Pesan utama dari disertasi ini sangat sederhana tapi tajam: jangan meremehkan kompleksitas rakyat. Tidak ada satu metode kampanye yang bisa menjangkau semua kalangan. Baliho, program ekonomi, bahkan popularitas digital: semuanya penting, tapi tidak cukup sendiri-sendiri.

Yang dibutuhkan hari ini adalah strategi yang lentur dan peka. Politik yang tidak hanya memproduksi janji, tapi juga menghadirkan pengalaman afektif. Figur yang bukan hanya bisa debat, tapi juga bisa dipahami dan dipercaya.

Demokrasi Kita Hari Ini

Pilpres 2024 adalah bukti bahwa demokrasi Indonesia sedang naik kelas. Rakyat tak bisa lagi dimobilisasi begitu saja. Mereka melihat, membandingkan, menunggu, dan: YA, merasa. Di sinilah kekuatan sekaligus kerumitannya.

Disertasi Iftitah bukan sekadar kontribusi akademik. Ia adalah refleksi dari demokrasi yang kita jalani hari ini: demokrasi yang tidak lagi linier, tapi organik. Yang tidak bisa dibaca dengan hitung-hitungan kasar, tapi dengan empati dan pemahaman sosial.

Sebagaimana yang disampaikan Einstein dengan kerendahan hati, “Politics is more difficult than physics.” Dan ternyata benar bahwa Politik Indonesia adalah arena di mana akal dan rasa bertemu, bercampur, dan membentuk keputusan kolektif yang tak mudah ditebak.

Di titik inilah kita diingatkan: jangan menyederhanakan rakyat. Karena justru di dalam kerumitannya, demokrasi menemukan maknanya: bukan dalam keseragaman, tapi dalam keberanian untuk membaca keragaman.

*Penulis adalah praktisi di bidang manajemen

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya