Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Ekonom: Sri Mulyani Harus Jujur Situasi Ekonomi Melemah

SELASA, 08 JULI 2025 | 10:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pendapatan Negara semester I-2025 hanya sebesar Rp1.201,17 triliun, yang merupakan 40 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. 

Pemerintah sendiri memprakirakan (outlook) kinerja pendapatan negara setahun hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target.

Ekonom dari Bright Institute Profesor Awalil Rizky menuturkan jika dibandingkan dengan APBN 2024, maka outlook pendapatan negara pada 2025 nyaris setara atau meningkat hanya sebesar 0,05 persen.


"Fenomena ini melanjutkan kecenderungan laju kenaikan yang melambat seperti pada era Jokowi," kata Prof Awalil Rizky kepada wartawan, Selasa, 8 Juli 2025.

Ia mengatakan perkembangan pendapatan negara lazim dianalisis dari angka rasionya atas Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasar asumsi nilai PDB dalam outlook APBN 2025, maka rasionya hanya 12,03 persen pada akhir tahun nanti.

"Terendah selama ini, kecuali saat pandemi 2020 dan 2021," tegasnya.

Awalil menilai penerimaan Perpajakan sebagai komponen terbesar pendapatan hanya Rp978,2 triliun, atau 39,30 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp2.490,1 triliun. Outlook setahun hanya mencapai Rp2.387,28 triliun atau 95,8 persen dari target.

"Dengan kata lain penerimaan perpajakan akan alami shortfall hingga 4,2 persen. Khusus penerimaan Pajak, yang tidak mencakup kepabeanan dan cukai, akan alami shortfall hingga 5,1 persen. Kinerja keduanya lebih buruk dari APBN tahun 2024," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, rasio perpajakan atas PDB tahun 2025 pun hanya akan sebesar 10,03 persen Lebih rendah dari tahun 2022-2024. Padahal, Prabowo menargetkan kenaikan sejak masa kampanye dan dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Kinerja tidak menggembirakan ternyata bukan hanya dalam penerimaan perpajakan, melainkan juga dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP semester I-2025 sebesar Rp222,87 triliun atau 43,40 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp513,64 triliun. Outlook setahun hanya mencapai Rp477,23 triliun atau 92,9 persen dari target.

"PNBP diprakirakan alami penurunan signifikan hingga 18,34 persen dibanding realisasi APBN 2024. Bahkan secara nominal juga masih lebih rendah dibanding tahun 2022 dan 2024," ucapnya.

Adapun Sri Mulyani beralasan kinerja pendapatan negara tahun 2025 yang demikian terutama dipengaruhi beberapa faktor. 

Disebutkan tentang dinamika perekonomian dan termoderasinya harga komoditas terutama mineral dan batubara. Juga kebijakan PPN yang batal dinaikan atau hanya secara terbatas atas barang mewah.

Sebagai alasan lain dijelaskan tentang berbagai paket stimulus yang mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima, yaitu untuk UMKM, sektor padat karya, dan perumahan. 

Dalam hal ini, kata Awalil lagi, publik kurang memperoleh perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal paket demikian nyaris selalu dijalankan.

"Saya menyarankan pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani, lebih terbuka mengakui kondisi perekonomian nasional yang melemah," demikian Awalil.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya