Berita

Kolase Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Mercy Chriesty/RMOL

Politik

Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan 98 Bikin Politikus PDIP Menangis

RABU, 02 JULI 2025 | 14:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali angkat bicara terkait isu pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. 

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli menyatakan tidak menyangkal adanya kekerasan seksual dalam tragedi tersebut, namun menekankan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan istilah “massal” yang selama ini melekat pada narasi peristiwa tersebut.

“Kalau memang ada peristiwa itu, tentu kita harus mengutuk dan pelakunya harus dihukum. Tapi ketika tidak ada fakta yang cukup kuat, kita juga harus hati-hati agar tidak terjebak dalam narasi adu domba yang berasal dari kekuatan asing yang ingin memframing,” ujar Fadli, Rabu 2 Juli 2025.


Ia merujuk pada kesulitan media dalam melakukan investigasi mendalam, termasuk Majalah Tempo yang disebutnya telah melakukan peliputan selama tiga bulan pasca-kejadian namun mengalami kendala untuk mengungkap kasus secara komprehensif.

Politikus Partai Gerindra itu mengaku memiliki dokumen lengkap dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada 1998. 

Ia menyoroti narasi yang berkembang di media saat itu, termasuk tudingan bahwa pelaku pemerkosaan massal meneriakkan "Allahu Akbar" dan memiliki ciri rambut cepak, yang menurutnya bisa memicu konflik horizontal dan menciptakan stigma terhadap kelompok tertentu, termasuk militer.

“Disebut seolah-olah pemerkosaan massal tapi foto-fotonya itu adalah foto di Hongkong di Jepang," kata Fadli.

Menurutnya, penulisan ulang sejarah harus menjadi sarana pemersatu, bukan pemecah belah bangsa. Ia menegaskan bahwa proyek buku sejarah yang sedang disusun tidak secara khusus membahas tragedi Mei 1998, melainkan memberikan gambaran umum terhadap peristiwa-peristiwa penting nasional.

“Ini pasti diuji publik karena tidak ada yang kita rahasiakan di sini,” pungkasnya.

Pernyataan Fadli ini menuai kritik dari sejumlah anggota dewan. Mereka menilai pernyataan tersebut berpotensi menyinggung perasaan para korban dan keluarga yang terdampak langsung oleh kekerasan Mei 1998.

Bahkan, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Mercy Chriesty tampak tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan kekecewaannya terhadap Fadli Zon. 

Menurut politikus PDIP itu keraguan terhadap istilah “massal” bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran pada penderitaan para korban.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya