Berita

Koalisi Masyarakat Sipil membentangkan spanduk saat Komisi X DPR rapat bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025/Ist

Politik

Fadli Zon Tercengang Diteriaki Koalisi Masyarakat Sipil saat Rapat di DPR

RABU, 02 JULI 2025 | 14:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kejadian tak terduga terjadi saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon hendak menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi X DPR dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Rabu 2 Juli 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil tiba-tiba memasuki ruang rapat Komisi X DPR dan membentangkan spanduk serta poster di pagar balkon. Mereka menyerukan agar Fadli Zon menghentikan niatnya untuk menulis ulang sejarah nasional.

"Hentikan pemutihan sejarah," teriak salah satu anggota koalisi. 


“Dengarkan suara korban," timpal lainnya.

"Tolak gelar Pahlawan Soeharto," seru yang lainnya.

Fadli Zon tampak tercengang mendengar gelombang protes tersebut. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian meminta Koalisi Masyarakat Sipil untuk menghentikan aksi mereka.

"Ya silahkan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," timpal Lalu.

Di luar ruang Komisi X, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Jane, mengatakan kedatangan mereka untuk memprotes dan meminta agar proyek penulisan sejarah dihentikan. 

Koalisi Masyarakat Sipil mengaku sangat mengecam pernyataan Fadli Zon yang juga menyebut tak adanya pemerkosaan massal 1998.

"Kami hari ini melakukan sebuah interupsi berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa pemeriksaan massal adalah rumor dan peristiwa 1998 itu tidak ada buktinya," ujarnya.

“Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya," sambungnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya