Berita

Fotokopi ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo alias Jokowi/Ist

Politik

Ijazah Pasar Pramuka Tak Mungkin Cocok dengan Keluaran UGM

RABU, 25 JUNI 2025 | 03:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dalam hal apapun, ijazah cetakan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat tidak bisa cocok dengan keluaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Demikian dikatakan politikus senior PDIP Beathor Suryadi saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dilihat redaksi pada Rabu 25 Juni 2025. 

Penegasan Beathor ini terkait tuduhannya bahwa ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.


"Mau diapakan nggak bisa cocok dengan yang UGM," kata Beathor.

Namun sayangnya, kata Beathor, meski tidak ada kecocokan dengan ijazah keluaran UGM, Bareskrim Polri menyatakan bahwa  ijazah Jokowi identik atau berasal dari satu produk yang sama.

"Nggak bisa cocok, tapi dicocok-cocokan oleh polisi 
dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik," kata Beathor.

Beathor juga mempertanyakan sampai kapan pihak UGM tetap "membela" Jokowi.  

"Kalau kita kuliah semuanya lengkap. Ini ijazah lahir tanpa adanya skripsi, karena dicetak di Pasar Pramuka," pungkas Beathor.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat saat konferensi pers, Kamis 22 Mei 2205 menyatakan, dokumen asli ijazah sarjana Jokowi sudah diuji secara laboratoris. 

Dalam uji laboratorium itu, dilakukan sampel pembanding dengan ijazah dari tiga rekan yang menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM di periode yang sama dengan Jokowi. 

Uji pembanding itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, cap stempel dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. 

"Dari penelitian laboratorium dan uji pembanding itu, kata Djuhandhani, disimpulkan antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama," kata Djuhandhani.




Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya