Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Abu Rokhmad/Kemenag
Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah semata. Masjid harus berkembang menjadi ruang pelayanan sosial dan pemberdayaan umat.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Abu Rokhmad, mengatakan, masjid juga mestinya menjadi tempat paling aman, ramah, dan nyaman bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
“Bayangkan para lansia bertemu sahabat seangkatannya di masjid, saling menyapa, saling cerita. Tempat yang paling indah untuk mereka adalah masjid. Maka sudah saatnya kita benahi agar masjid benar-benar jadi rumah yang memuliakan semua,” ungkap Abu Rokhmad, dalam peluncuran program 1.000 masjid ramah penyandang disabilitas dan lansia, di Jakarta, Selasa 24 Juni 2025.
Peluncuran ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan “Kick Off Program Ngaji Fasholatan dan 1.000 Masjid Inklusif” di Jakarta.
Menurutnya, gerakan masjid inklusif tidak hanya menyangkut arsitektur fisik, tapi juga mencakup cara pandang pengurus dan jemaah. Dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap warga negara berhak mengakses layanan keagamaan dengan aman dan bermartabat.
Selia itu, Abu juga mengungkapkan pentingnya gerakan Ngaji Fasholatan sebagai pondasi transformasi sosial berbasis spiritual.
Ia menyebut, kualitas kehidupan berbangsa sangat ditentukan oleh kualitas salat umat Islam.
“Kalau salatnya benar, yang lain ikut benar. Kalau salatnya rusak, yang lain ikut rusak. Bahkan urusan rezeki, rumah tangga, dan akhlak, semua bisa kita mulai benahinya dari salat,” jelasnya.
Gerakan Ngaji Fasholatan, imbuh Abu, menjadi bagian dari strategi penguatan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan karakter. Masjid tidak hanya tempat mengaji kitab, tapi juga tempat mengaji diri, memperbaiki niat, gerakan, bacaan, dan pemahaman makna salat.
Abu Rokhmad juga mendorong kehadiran negara yang lebih konkret dalam mendukung operasional masjid. Ia mengusulkan agar pemerintah mulai merancang skema Bantuan Operasional Masjid, sebagaimana madrasah yang mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami mimpi, masjid juga punya Bantuan Operasional Masjid. Kalau BOS bisa satu juta per siswa, kenapa tidak kita ukur juga nilai satu jemaah masjid? Apalagi jemaah subuh,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini umat Islam membangun dan merawat masjid secara mandiri dengan semangat kedermawanan yang luar biasa. Namun, untuk meningkatkan kualitas layanan, negara perlu turun tangan secara sistemik.
“Masjid kita ini luar biasa. Dibangun gotong royong, tanpa negara. Tapi kalau kita ingin layanan terbaik, maka perlu ada dukungan strategis,” katanya.
Selain itu, Abu juga mengatakan bahwa khotbah Jumat merupakan media penting untuk menyampaikan agenda-agenda pembangunan. Dari mimbar Jumat, pesan tentang toleransi, ketahanan keluarga, bahaya narkoba, hingga isu stunting bisa disampaikan tanpa biaya besar.
“Kita bisa dorong pesan-pesan negara lewat khotbah. Tapi kalau Jumatannya tidak sah karena khatibnya tidak memenuhi syarat, siapa yang rugi? Negara juga rugi,” tegasnya.
