Berita

analis komunikasi politik Hendri Satrio/Ist

Politik

Diwarnai Kontroversi, Penulisan Ulang Sejarah Harus Dihentikan Sementara

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 12:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dilakukan Menteri Kebudayaan Fadli Zon berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan mengaburkan makna sejarah itu sendiri.

Hal ini disampaikan analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 22 Juni 2025.

Dia menilai, berbagai kontroversi yang muncul di tengah proses revisi menunjukkan bahwa publik tidak siap menerima perubahan narasi sejarah yang belum sepenuhnya transparan. 


"Penulisan revisi sejarah yang saat ini sedang dilakukan sebaiknya dihentikan sementara hingga prosesnya lebih baik dan dipercaya publik," ujarnya.

Menurut Hensat, sejarah bukan sekadar kumpulan data masa lalu, tetapi juga refleksi jujur dari perjalanan bangsa yang menyangkut memori kolektif rakyat. 

Oleh karena itu, setiap upaya perombakan narasi sejarah harus dilakukan dengan hati-hati, terbuka, dan melibatkan sebanyak mungkin kalangan mulai dari sejarawan, akademisi, hingga masyarakat sipil.

"Dengan berbagai kontroversi yang muncul saat ini, apapun hasilnya akan kehilangan kredibilitas sebagai sebuah tulisan sejarah," tegas pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya