Ono Surono Dukung Dedi Mulyadi Ogah Rapat di Hotel

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan, rapat pemerintah di hotel bukanlah cara yang efektif untuk menyelesaikan persoalan rakyat.

Ia pun menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang tetap melarang aparat pemerintah daerah berkegiatan di hotel, meski pemerintah pusat telah memperbolehkannya.

"Pemprov Jabar kan telah melakukan pemangkasan terhadap anggaran rapat di hotel maupun perjalanan dinas. Jadi, saat ini sudah tak ada lagi anggaran untuk membiayai rapat-rapat dinas maupun badan di lingkungan Pemprov Jawa Barat, meski Kemendagri memperbolehkan," kata Ono dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat, 13 Juni 2025.

Bagi Ono, rapat lebih baik digelar di lokasi-lokasi sumber persoalan masyarakat seperti kawasan permukiman kumuh, persawahan, sungai, atau bahkan gorong-gorong. Ia melihat tempat-tempat tersebut sebagai ruang diskusi yang lebih relevan untuk merumuskan solusi konkret.

"Saya pun mendorong jika DPRD tidak menggelar rapat di luar provinsi. Lebih baik rapat dilakukan di kantor DPRD Jawa Barat atau seluruh dapil (daerah pemilihan) di Jawa Barat," tambah Ketua DPD PDIP Jabar tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan, kebijakan tidak menggunakan hotel untuk kegiatan pemerintahan tetap berlaku di lingkungan Pemprov Jabar. 

Ia memprioritaskan penggunaan fasilitas kantor yang telah tersedia, agar anggaran bisa difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Terkait dengan kebijakan yang kembali memperbolehkan aparat pemerintah daerah untuk mengadakan rapat di hotel, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut. Kami meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menggunakan fasilitas kantor yang sudah tersedia," pungkas Dedi Mulyadi.