Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jadi Pintu Masuk Bongkar Kejahatan Jokowi

Kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang masih bergulir, sepertinya diciptakan agar supaya terus bergejolak dan semakin besar, sampai terjadi perpecahan yang menyebabkan kerusuhan. 

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu melalui keterangan tertulisnya, Kamis 12 Juni 2025.

Padahal, kata Tom, sesuai dengan fakta yang ada, bahwa mencuatnya kasus dugaan ijazah palsu justru terungkap dari sikap dan pernyataan-pernyataan Jokowi selama menjabat Presiden RI.

"Seperti IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) tidak sampai 2, melakukan reuni dengan teman-teman yang katanya seangkatan di Fakultas Kehutanan UGM namun justru makin membuka borok sendiri hingga dosen pembimbing skripsi yang salah," kata Tom.

Belum lagi sederet kebohongan Jokowi lainnya, misal mobil Esemka sudah dipesan 6.000 unit, mengatasi banjir dan macet Jakarta tidak terlalu sulit, uang Rp11 triliun, dan lainnya.

"Apalagi menjelang akhir periodenya Jokowi menunjukkan sikap bahwa hanya dia, keluarga, dan kroni-kroninya yang menjadi pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan memaksakan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, dan menantunya Bobby Nasution Cagub Sumut," kata Tom.

Ironisnya, lanjut Tom, 90 persen elite politik, partai politik dan aktivis mendukung dan mengajak rakyat untuk mengamini pelanggaran Jokowi dan keluarganya tersebut.

"Ini jelas membuat amarah publik semakin tidak terbendung. Sehingga kasus dugaan ijazah palsu dianggap sebagai pintu masuk untuk membongkar kebohongan, kecurangan dan kejahatan Jokowi selama menjabat Presiden RI," pungkas Tom.