Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Berpotensi Pilih Partai Perseorangan

Tak Gabung PSI atau PPP
SENIN, 09 JUNI 2025 | 01:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik Joko Widodo alias Jokowi pasca tak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia dan dipecat PDI Perjuangan masih samar-samar. 

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, belum ada kepastian apakah Jokowi benar-benar akan masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau memilih jalur lain di luar partai politik yang sudah ada.

“Jokowi belum tentu bergabung ke PSI. Jangan-jangan opsi terakhirnya adalah partai perseorangan, artinya tidak bergabung dengan partai manapun, baik PSI maupun PPP,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 8 Juni 2025.


Adi menambahkan, meski tidak menjadi ketua umum partai, Jokowi sudah memiliki pengaruh besar dalam peta politik nasional. Ia bahkan disebut sebagai kiblat politik bagi sebagian besar kelompok relawan dan aktor politik.

Namun, jika Jokowi benar-benar memilih untuk tidak bergabung dengan partai politik manapun dan hanya mengandalkan kekuatan personal, menurut Adi, hal itu bisa menimbulkan problem tersendiri. 

Sistem politik Indonesia saat ini masih menempatkan partai sebagai poros utama pencalonan dalam pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga calon wakil presiden.

“Kalau Jokowi memilih misalnya menjadi partai perseorangan menjadi problem yang agak sedikit serius karena pengaruh politik di masa yang akan datang itu harus melibatkan partai politik," kata Adi.

Karena itu, tidak heran jika sejumlah pihak seperti relawan Projo dan kelompok pendukung lainnya mendorong agar Jokowi mendirikan partai baru sebagai kendaraan politik. 

"Projo dan para relawan lainnya berharap supaya Jokowi mendirikan partai politik yang baru, tentu sebagai upaya agar orkestrasi politik ke depan terus secara signifikan dimainkan oleh Jokowi," pungkas Adi.



Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Energi Bersih Semakin Diminati Sektor Industri dan Bisnis

Jumat, 23 Januari 2026 | 20:09

Relawan Bara JP Hapus Nama Jokowi

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:52

Pengelola Apartemen Jakarta Utara Bantu Polisi Putus Rantai Peredaran Narkoba

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:24

Produk Warga Binaan Didorong Masuk Kopdes Merah Putih

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:01

Wamenkomdigi Tegaskan Jaringan di Sumbar dan Sumut Hampir Pulih 100 Persen

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:52

Sinergi untuk Akselerasi, Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:45

Raja Maroko Puji Soliditas Nasional di Piala Afrika 2025

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:27

Iran Batasi Akses Internet demi Putus Komando Teroris Asing ke Perusuh

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:05

Kasus Kuota Haji: Dito Ariotedjo Ungkap hanya Ditanya Satu Pertanyaan Soal Fuad Hasan

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:59

Kongres XXII: Sujahri-Amir Tidak Sah Pimpin GMNI

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:43

Selengkapnya