Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sakit kulit/Ist

Politik

Jokowi Mulai Dijauhi Sekutu Politik

SENIN, 09 JUNI 2025 | 00:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Apabila publik jeli, sebenarnya bukan cuma soal tuduhan ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang harus dihadapi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, namun ada juga kasus dugaan korupsi.

Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buni Yani dalam keterangannya, Senin 9 Juni 2025.

"Penegak hukum di antaranya sedang mengusut kasus korupsi Sritex, laptop di Kemendikbud, dan judi online yang diduga terkait dengan keluarga dan kroni Jokowi," kata Buni Yani.


Menurut Buni Yani, tiga kasus ini membuat Jokowi tak berdaya. Presiden RI periode 2014-2024 itu dikabarkan sakit kulit yang disebabkan oleh gangguan psikologis. 

"Pada potongan video yang beredar luas terlihat Jokowi sedang menggaruk-garuk badannya, tumbuhnya bercak hitam di muka dan leher, serta usaha Jokowi menutupi sakit kulitnya dengan jaket hitam berkerah tinggi," kata Buni Yani.

Meskipun telah dibantah oleh ajudan Jokowi, kata Buni Yani, kabar kepergiannya ke Jepang untuk mengobati sakit kulitnya sangat kuat beredar di lingkaran terbatas yang pernah dekat dengan ayah kandung Gibran tersebut. 

"Rumor ini diyakini sebagai info A1 dan tidak mungkin hoaks. Jadi memang penyakit kulit Jokowi bukanlah penyakit kulit biasa sehingga harus mendapatkan pelayanan medis kelas premium. Itulah yang bisa kita baca dari kejadian ini," kata Buni Yani.

Buni Yani memandang, apa pun yang berkaitan dengan Jokowi kini dianggap sebagai residu yang harus segera disingkirkan. 

"Nasib Jokowi sekarang sangat mengenaskan. Kawan-kawannya mulai menjauh karena menganggap Jokowi sudah menjadi beban," kata Buni Yani.

Mengenai kasus ijazah palsu yang sedang bergulir, sambung Buni Yan, tak satu pun orang di DPR bersuara. Padahal mereka telah lama menjadi sekutu politik Jokowi. 

"Jokowi harus mengurus dan membela dirinya sendiri," kata Buni Yani.





Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya