Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sakit kulit/Ist

Politik

Jokowi Mulai Dijauhi Sekutu Politik

SENIN, 09 JUNI 2025 | 00:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Apabila publik jeli, sebenarnya bukan cuma soal tuduhan ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang harus dihadapi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, namun ada juga kasus dugaan korupsi.

Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buni Yani dalam keterangannya, Senin 9 Juni 2025.

"Penegak hukum di antaranya sedang mengusut kasus korupsi Sritex, laptop di Kemendikbud, dan judi online yang diduga terkait dengan keluarga dan kroni Jokowi," kata Buni Yani.


Menurut Buni Yani, tiga kasus ini membuat Jokowi tak berdaya. Presiden RI periode 2014-2024 itu dikabarkan sakit kulit yang disebabkan oleh gangguan psikologis. 

"Pada potongan video yang beredar luas terlihat Jokowi sedang menggaruk-garuk badannya, tumbuhnya bercak hitam di muka dan leher, serta usaha Jokowi menutupi sakit kulitnya dengan jaket hitam berkerah tinggi," kata Buni Yani.

Meskipun telah dibantah oleh ajudan Jokowi, kata Buni Yani, kabar kepergiannya ke Jepang untuk mengobati sakit kulitnya sangat kuat beredar di lingkaran terbatas yang pernah dekat dengan ayah kandung Gibran tersebut. 

"Rumor ini diyakini sebagai info A1 dan tidak mungkin hoaks. Jadi memang penyakit kulit Jokowi bukanlah penyakit kulit biasa sehingga harus mendapatkan pelayanan medis kelas premium. Itulah yang bisa kita baca dari kejadian ini," kata Buni Yani.

Buni Yani memandang, apa pun yang berkaitan dengan Jokowi kini dianggap sebagai residu yang harus segera disingkirkan. 

"Nasib Jokowi sekarang sangat mengenaskan. Kawan-kawannya mulai menjauh karena menganggap Jokowi sudah menjadi beban," kata Buni Yani.

Mengenai kasus ijazah palsu yang sedang bergulir, sambung Buni Yan, tak satu pun orang di DPR bersuara. Padahal mereka telah lama menjadi sekutu politik Jokowi. 

"Jokowi harus mengurus dan membela dirinya sendiri," kata Buni Yani.





Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya