Berita

Kuasa hukum paslon 02 PSU Pesawaran, Ahmad Handoko/RMOLLampung

Politik

Kuasa Hukum Paslon 02 Tunggu Informasi Resmi MK terkait Gugatan PSU Pesawaran

MINGGU, 08 JUNI 2025 | 01:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gugatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran 2025 telah melewati tahapan perbaikan oleh kuasa hukum pasangan calon (Paslon) 01, Supriyanto-Suriansyah Rhalieb. 

Menanggapi gugatan yang diajukan paslon 01 ke MK, kuasa hukum paslon 02, Nanda Indira Bastian dan Antonius Muhammad Ali, Ahmad Handoko mengatakan, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari MK. 

"Untuk saat ini kami sedang menunggu pemberitahuan resmi dari MK," kata Ahmad Handoko melalui pesan WhatsApp kepada RMOLLampung, Sabtu 7 Juni 2025. 


Sebelumnya kuasa hukum paslon 01, Anton Heri mengatakan, pihaknya telah melakukan perbaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PPHPU) pemungutan suara ulang (PSU). 

Dalam gugatannya kuasa hukum paslon 01 telah melampirkan 99 alat bukti pada PHPU atau PSU Pesawaran. 

Dia menjelaskan 99 alat bukti yang diajukan tersebut merupakan bukti yang diperoleh oleh tim paslon 01 pada PSU Pesawaran yang telah dilaksanakan pada Sabtu, 24 Mei lalu, dan menjadi bukti pada persidangan nantinya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya