Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon/RMOL

Politik

Fadli Zon Siap Berdebat dengan Pihak Penolak Stairlift Borobudur

JUMAT, 06 JUNI 2025 | 12:16 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan kesiapannya untuk berdebat dengan pihak-pihak yang menolak pemasangan stairlift atau alat bantu naik-turun di Candi Borobudur. 

Menurutnya, pemasangan stairlift justru merupakan bentuk kemajuan dan wujud dari inklusivitas terhadap kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Dalam pernyataannya usai salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat, 6 Juni 2025, Fadli menegaskan bahwa polemik terkait pemasangan stairlift di situs warisan dunia seperti Borobudur seharusnya tidak perlu terjadi.


Fadli menyebut pemasangan alat bantu seperti stairlift bukanlah sesuatu yang masif atau merusak, melainkan bentuk penyesuaian yang sudah lazim diterapkan di berbagai situs budaya internasional.

"Stairlift itu tidak masif. Kalau kita datang ke situs-situs heritage dunia itu sudah ada, dipasang di mana-mana, kita ini terlambat," kata Fadli.

Dia  bahkan menyarankan agar masyarakat Indonesia memperluas wawasan dengan mengunjungi situs warisan budaya dunia lainnya, seperti Angkor Wat di Kamboja atau Acropolis di Yunani, yang telah lebih dulu menerapkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Kita memang perlu piknik gitu ya, untuk melihat warisan budaya, misalnya di Angkor Wat, di Acropolis, ya di mana-mana itu sudah dipasang. Itu namanya bagian dari inklusivitas," tuturnya.

Dengan latar belakang tersebut, Menteri Kebudayaan RI itu menyatakan siap berdebat dengan pihak-pihak yang mengkritik penerapan stairlift.

"Jadi tidak perlu ada satu polemik yang menurut saya tidak ada apa-apanya karena ini sudah dilakukan di seluruh dunia. Saya bisa berdebat dengan mereka yang kontra itu, tidak ada masalah," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Undang-Undang di Indonesia juga mendorong adanya akses setara bagi kelompok berkebutuhan khusus, termasuk lansia dan orang yang mengalami kecelakaan.

"Jadi bagian yang memang diharapkan oleh undang-undang kita juga ada akses kepada kalangan disabilitas dan juga kalangan yang senior-senior. Jadi itu sudah umum, tidak perlu ada kontroversi dan tidak merusak sama sekali," tegasnya.

Pernyataan Fadli Zon ini muncul di tengah perdebatan publik mengenai rencana pemerintah untuk memasang fasilitas aksesibilitas di Candi Borobudur, yang oleh sebagian kalangan dianggap dapat merusak keaslian situs warisan dunia tersebut.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya