Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 4,7 Persen Tahun Ini

KAMIS, 05 JUNI 2025 | 11:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025. 

Dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2025, lembaga itu menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan hanya mencapai 4,7 persen, turun dari estimasi sebelumnya yang berada di level 4,9 persen.

"Pertumbuhan PDB diperkirakan melambat menjadi 4,7 persen pada 2025 dan meningkat sedikit menjadi 4,8 persen pada 2026," tulis OECD dalam OECD Economic Outlook edisi Juni 2025, Kamis 5 Juni 2025


Penurunan proyeksi ini mencerminkan kekhawatiran atas melemahnya kepercayaan dunia usaha dan konsumen, yang disebut OECD sebagai dampak dari ketidakpastian arah kebijakan fiskal dan tingginya beban bunga utang negara. 

Faktor-faktor ini dinilai akan menahan laju konsumsi dan investasi sepanjang semester pertama tahun ini. 

Meski demikian, OECD memperkirakan perbaikan akan mulai terlihat pada paruh kedua 2025 hingga tahun depan. Hal ini seiring dengan inflasi yang tetap terkendali serta dimulainya realisasi investasi dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

OECD menilai keberadaan BPI Danantara berpotensi menjadi katalis untuk mendorong percepatan investasi swasta, memperkuat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan penanaman modal di sektor industri.

Namun demikian, sektor ekspor dinilai masih akan menghadapi tekanan akibat ketidakpastian perekonomian global, harga komoditas yang menurun, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi di China.

Di sisi fiskal, lembaga internasional ini juga memproyeksikan defisit anggaran Indonesia pada APBN 2025 mencapai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,5 persen. 

Lonjakan defisit tersebut dipicu oleh rencana perluasan program makan bergizi gratis (MBG) dan pembentukan lembaga investasi BPI Danantara.

Tak hanya itu, rasio utang pemerintah juga diprediksi menyentuh 40 persen dari PDB pada tahun ini. Namun, OECD menilai rasio tersebut masih dapat ditekan secara bertahap jika pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan negara.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya