Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)/RMOL
Staf ahli menteri hingga analis di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, Senin 26 Mei 2025, delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini sejak Mei 2025 adalah, Haryanto selaku Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2024-2025. Saat ini Haryanto menjabat sebagai Staf ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional.
Selanjutnya, Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker tahun 2020-2023, Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA tahun 2017-2019, dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA tahun 2024-2025.
Keempat tersangka itu telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Jumat, 23 Mei 2025.
Kemudian empat orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025, Putri Citra Wahyoe selaku Petugas Hotline RPTKA periode 2019-2024 yang juga Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, dan Alfa Eshad selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025.
Keempat tersangka tersebut hari ini sedang menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, pasal sangkaan terhadap delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Di mana oknum Kemnaker pada Dirjen Binapenta memungut/memaksa seseorang memberikan sesuatu Pasal 12e dan atau menerima gratifikasi Pasal 12 B terhadap para calon kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," kata Asep kepada wartawan, Selasa 20 Mei 2025.
Asep menjelaskan, tempus peristiwa pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi itu terjadi periode 2020-2023.
"Dengan tersangka delapan orang," pungkas Asep.
Namun demikian, identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum diumumkan secara resmi oleh KPK.
Dalam perkara ini, tim penyidik telah menggeledah tujuh tempat selama tiga hari terakhir ini. Pada hari pertama yakni pada Selasa, 20 Mei 2025, tim penyidik menggeledah kantor Kemnaker dan 1 rumah. Hasilnya, sebanyak tiga unit kendaraan mobil disita.
Selanjutnya pada hari kedua, yakni pada Rabu, 21 Mei 2025, tim penyidik menggeledah dua rumah dan menyita tiga unit kendaraan mobil dan satu unit kendaraan motor.
Dan pada hari ketiga, yakni pada Kamis, 22 Mei 2025, tim penyidik menggeledah tiga rumah dan mengamankan dua unit kendaraan mobil.
