Berita

Penandatangan (MoU) kolaborasi lintas daerah dalam bidang transformasi digital untuk penguatan pelayanan publik/Ist

Nusantara

Pemprov DKI dan Pemkot Banda Aceh Kolaborasi Kembangkan Digitalisasi

SABTU, 24 MEI 2025 | 02:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Banda Aceh secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kolaborasi lintas daerah dalam bidang transformasi digital untuk penguatan pelayanan publik. 

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian acara malam resepsi Hari Ulang Tahun ke-820 Kota Banda Aceh, Jumat, 23 Mei 2025. 

Acara itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Menteri BUMN, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Pemerintah Daerah.


Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam kesempatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal dan jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah menerima kami dengan sangat baik. Kami juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-820 untuk Kota Banda Aceh,” ujar Budi Awaludin.

Budi berharap momen ini menjadi tonggak awal kolaborasi yang erat antara kedua kota, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat layanan publik.

“Sepanjang perjalanan kami ke Banda Aceh, kami melihat kesamaan visi dan semangat. Di tengah derasnya laju teknologi, transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujarnya.

Budi Awwaludin juga memperkenalkan aplikasi super JAKI (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI Jakarta yang berhasil menyatukan berbagai layanan publik dalam satu kanal digital terpadu.

“Masyarakat kini menuntut kemudahan dan kecepatan. JAKI adalah upaya kami menjawab kebutuhan itu. Kami akan sangat bangga jika JAKI dapat dikembangkan secara kolaboratif dengan Banda Aceh, tentunya dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai lokal,” lanjutnya.

Penandatanganan MoU ini menjadi simbol komitmen dua pemerintah daerah dalam membangun sinergi berbasis inovasi, pelayanan, dan partisipasi warga.

“Kolaborasi ini bukan hanya soal teknologi, melainkan juga berbagi pengalaman, solusi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Kami menyambut kerja sama ini dengan antusias dan penuh harapan,” tutup Budi.

Acara malam resepsi dan penandatanganan MoU berlangsung meriah dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional dan daerah. Selain menjadi forum perayaan, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan jejaring antardaerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cerdas dan inklusif.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya