Berita

Roberth Rouw (partainasdem.id)

Politik

DPR Rapat Bareng Driver Ojol Bahas Potongan Aplikator

SELASA, 20 MEI 2025 | 21:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama asosiasi pengemudi ojek online atau driver online. RDP dilakukan setelah adanya protes ribuan driver online terkait potongan biaya aplikasi oleh perusahaan. 

“Iya betul, besok jam 13.00 kita (RDP) sama driver,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw kepada wartawan, Selasa 20 Mei 2025.

Legislator Nasdem itu menyebutkan, Komisi V DPR akan mendengarkan aspirasi yang menjadi tuntutan demo ojol yang digelar di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia. 


Rapat juga bakal mengkurasi urgensi pembentukan payung hukum pelaksanaan e-commerce transportasi dalam perundang-undnagan. Terlebih pihak aplikator saat ini kerap melanggar aturan yang telah dibentuk oleh kementerian teknis terkait. 

“Kita usulkan begitu (bentuk undang-undang). Kalau selama ini dia (aplikator) main-main dengan cuma peraturan menteri ya, sekarang kejadian toh? Dia (aplikator) tidak anggap itu peraturan menteri, peraturan 10 persen dia lewatin,” demikian Roberth. 

Sekadar informasi, aturan mengenai potongan biaya layanan oleh aplikator ojol diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 tanggal 22 November 2022. Dalam Permen ini diatur dua jenis komponen yang terdiri dari biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan biaya penunjang 5 persen. 

Namun demikian, para driver ojol mengaku potongan biaya aplikasi yang dibebankan aplikator jauh lebih besar dari ketetapan yang disampaikan. Seperti yang disampaikan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, saat ini biaya aplikasi yang ditanggung oleh para driver ojol mencapai 70 persen.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya