KALIMANTAN Timur (Kaltim) menggratiskan SMA dan kuliah. S1, S2 dan S3 gratis. Tujuannya? Naikkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kaltim. SDM yang tinggi diharapkan dapat mendorong naiknya pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan rakyat.
Semua negara maju basisnya SDM. Rakyatnya sejahtera, karena mereka memiliki tingkat SDM yang tinggi. Dengan SDM tinggi, sain berkembang dan produk teknologi mengalami pertumbuhan yang super cepat. Ini nampaknya menjadi alasan Gubernur Kaltim memberikan prioritas pada peningkatan SDM.
Ini terobosan baru. Paling pertama di Indonesia. Bisa jadi pilot project. Hanya perlu niat yang kuat, ada keberanian dan kalkulasi anggaran yang tepat.
Ini tidak ada hubungannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN urusan pusat. Tepatnya urusan kepala otoritanya, Bapak Basuki Hadimuljono. Jadi tidaknya IKN, nggak ada urusannya dengan program, kebijakan dan anggaran daerah Kaltim.
Bagi masyarakat Kaltim, IKN itu anugerah. Mereka gembira dan sangat bersyukur. Dukung 1.000 persen. Lepas adanya kontroversi secara nasional.
Namun, Gubernur Kaltim fokus bagaimana SDM rakyat Kaltim terus mengalami peningkatan yang pesat, infrastruktur jalan tembus ke 10 kabupaten/ kota, dari sini ekonomi akan tumbuh dan masyarakat Kaltim punya kesempatan yang sama untuk sejahtera.
Tahun ini, APBD Kaltim Rp22 triliun. Tepatnya Rp18 triliun sekian, karena sekitar Rp4 triliun itu punya kabupaten/kota melalui
sharing pajak kendaraan bermotor atau BPKB. Dari Rp18 triliun sekian itu, Rp4 triliun untuk anggaran pendidikan dan Rp4 triliun untuk infrastruktur.
Sekitar hampir Rp5 triliun untuk belanja pegawai. Untuk gaji dan tunjangan. Anggaran operasional pegawai sekitar Rp5 trilin. Total hampir Rp10 triliun. Besar sekali ya? Habis dong...? Itulah postur APBD di hampir semua kabupaten/kota dan provinsi. Bagaimana daerah mau maju jika 40-60 persen anggarannya dipakai untuk belanja pegawai dan operasionalnya? Program untuk rakyat hanya dapat sisa anggaran.
Di Jakarta, anggaran belanja pegawai mencapai Rp30 triliun. Ini untuk gaji dan tunjangan. Operasional? Bisa lebih gede lagi. Ini dibuat pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Harapannya, etos kerja pegawai DKI naik dan korupsi berkurang. Faktanya? Terserah anda yang menilai.
Di Kaltim, belanja operasional kena efisiensi. Gubernur mengambil kebijakan efisiensi operasional pegawai agar APBD provinsi bisa lebih banyak untuk membiayai program kerakyatan. Terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur, khususnya jalan.
Memang, jumlah penduduk Kaltim hanya 4,1 juta jiwa. Tapi luas wilayahnya seluas wilayah pulau Jawa. 127 kilometer persegi. Ada ratusan kilometer persegi jalan antar kabupaten/kota yang belum teraspal. Masih berupa jalan tanah. Berulangkali ganti gubernur, jalan masih tidak terurus.
Inilah yang akan diselesaikan oleh Gubernur Rudy Mas'ud, doktor lulusan Universitas Mulawarman tahun ini berencana membangun 50 KM jalan yang masih berupa tanah.
Bagaimana dengan DKI Jakarta? Luas wilayahnya hanya 661,5 kilometer persegi dengan infrastruktur yang sudah hampir nyaris sempurna. Akankah Jakarta menggratiskan biaya kuliah?
Jakarta punya APBD Rp91,34 triliun. Kalau minimal 20 persennya dipakai untuk pendidikan, maka Jakarta punya anggaran sekitar Rp18 triliun. Pasti bisa gratiskan kuliah.
Saat ini, Jakarta sedang uji coba gratiskan 40 dari 338 SMA swasta. SMK dan Madrasah Aliyah belum mendapat bagian. Namanya juga masih uji coba. Ini merupakan langkah awal yang baik. Untuk gratiskan semua siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan biaya kuliah, Jakarta perlu studi banding ke Kaltim.
Gubernur DKI Pramono Anung perlu ajak ngobrol Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Setelah Pramono Anung, ke depan giliran Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat perlu ke Kaltim untuk belajar bagaimana bisa menggratiskan biaya kuliah hingga S3.
*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
