Berita

Presiden ke-2 RI, Soeharto/Ist

Politik

Perlu Kehati-hatian Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

JUMAT, 16 MEI 2025 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana Presiden ke-2 RI, Soeharto, menjadi Pahlawan Nasional kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan. 

Salah satu pandangan datang dari pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, yang mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan gelar kehormatan tersebut.

Menurutnya, gelar Pahlawan Nasional bukan hanya simbol penghargaan, tetapi juga menyangkut marwah bangsa di mata dunia. 


"Pemberian gelar ini seharusnya diberikan kepada warga negara yang memiliki kontribusi positif dan tidak memiliki catatan perbuatan tercela dalam sejarahnya," ujarnya kepada RMOL, Jumat 16 Mei 2025.

Andi tidak menafikan bahwa Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Bahkan Soeharto dijuluki bapak pembangunan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan Soeharto tidak lepas dari berbagai kontroversi.

“Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto menyisakan catatan kelam, mulai dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga krisis politik yang berujung pada reformasi 1998,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejarah mencatat adanya berbagai kebijakan era Soeharto yang dinilai mengekang kebebasan sipil serta melemahkan demokrasi. 

Hal-hal tersebut, menurutnya, menjadi pertimbangan serius dalam menilai kelayakan Soeharto untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Andi mendorong polemik menjadi bahan refleksi bersama agar gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi penghormatan tertinggi yang diberikan dengan pertimbangan matang dan menyeluruh. Tidak cukup berlandaskan seseorang tersebut adalah mantan presiden.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya