Berita

Presiden ke-2 RI, Soeharto/Ist

Politik

Perlu Kehati-hatian Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

JUMAT, 16 MEI 2025 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana Presiden ke-2 RI, Soeharto, menjadi Pahlawan Nasional kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan. 

Salah satu pandangan datang dari pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, yang mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan gelar kehormatan tersebut.

Menurutnya, gelar Pahlawan Nasional bukan hanya simbol penghargaan, tetapi juga menyangkut marwah bangsa di mata dunia. 


"Pemberian gelar ini seharusnya diberikan kepada warga negara yang memiliki kontribusi positif dan tidak memiliki catatan perbuatan tercela dalam sejarahnya," ujarnya kepada RMOL, Jumat 16 Mei 2025.

Andi tidak menafikan bahwa Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Bahkan Soeharto dijuluki bapak pembangunan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan Soeharto tidak lepas dari berbagai kontroversi.

“Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto menyisakan catatan kelam, mulai dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga krisis politik yang berujung pada reformasi 1998,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejarah mencatat adanya berbagai kebijakan era Soeharto yang dinilai mengekang kebebasan sipil serta melemahkan demokrasi. 

Hal-hal tersebut, menurutnya, menjadi pertimbangan serius dalam menilai kelayakan Soeharto untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Andi mendorong polemik menjadi bahan refleksi bersama agar gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi penghormatan tertinggi yang diberikan dengan pertimbangan matang dan menyeluruh. Tidak cukup berlandaskan seseorang tersebut adalah mantan presiden.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya