Berita

Presiden ke-2 RI, Soeharto/Ist

Politik

Perlu Kehati-hatian Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

JUMAT, 16 MEI 2025 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana Presiden ke-2 RI, Soeharto, menjadi Pahlawan Nasional kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan. 

Salah satu pandangan datang dari pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, yang mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan gelar kehormatan tersebut.

Menurutnya, gelar Pahlawan Nasional bukan hanya simbol penghargaan, tetapi juga menyangkut marwah bangsa di mata dunia. 


"Pemberian gelar ini seharusnya diberikan kepada warga negara yang memiliki kontribusi positif dan tidak memiliki catatan perbuatan tercela dalam sejarahnya," ujarnya kepada RMOL, Jumat 16 Mei 2025.

Andi tidak menafikan bahwa Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Bahkan Soeharto dijuluki bapak pembangunan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan Soeharto tidak lepas dari berbagai kontroversi.

“Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto menyisakan catatan kelam, mulai dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga krisis politik yang berujung pada reformasi 1998,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejarah mencatat adanya berbagai kebijakan era Soeharto yang dinilai mengekang kebebasan sipil serta melemahkan demokrasi. 

Hal-hal tersebut, menurutnya, menjadi pertimbangan serius dalam menilai kelayakan Soeharto untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Andi mendorong polemik menjadi bahan refleksi bersama agar gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi penghormatan tertinggi yang diberikan dengan pertimbangan matang dan menyeluruh. Tidak cukup berlandaskan seseorang tersebut adalah mantan presiden.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya