Berita

Presiden ke-2 RI, Soeharto/Ist

Politik

Perlu Kehati-hatian Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

JUMAT, 16 MEI 2025 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana Presiden ke-2 RI, Soeharto, menjadi Pahlawan Nasional kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan. 

Salah satu pandangan datang dari pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, yang mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan gelar kehormatan tersebut.

Menurutnya, gelar Pahlawan Nasional bukan hanya simbol penghargaan, tetapi juga menyangkut marwah bangsa di mata dunia. 


"Pemberian gelar ini seharusnya diberikan kepada warga negara yang memiliki kontribusi positif dan tidak memiliki catatan perbuatan tercela dalam sejarahnya," ujarnya kepada RMOL, Jumat 16 Mei 2025.

Andi tidak menafikan bahwa Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Bahkan Soeharto dijuluki bapak pembangunan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan Soeharto tidak lepas dari berbagai kontroversi.

“Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto menyisakan catatan kelam, mulai dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga krisis politik yang berujung pada reformasi 1998,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejarah mencatat adanya berbagai kebijakan era Soeharto yang dinilai mengekang kebebasan sipil serta melemahkan demokrasi. 

Hal-hal tersebut, menurutnya, menjadi pertimbangan serius dalam menilai kelayakan Soeharto untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Andi mendorong polemik menjadi bahan refleksi bersama agar gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi penghormatan tertinggi yang diberikan dengan pertimbangan matang dan menyeluruh. Tidak cukup berlandaskan seseorang tersebut adalah mantan presiden.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya