Wakil Presiden Sara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr/Net
Rakyat Filipina memberikan suara dalam pemilu paruh waktu atau sela pada Senin, 12 Mei 2025, di tengah memanasnya perseteruan politik antara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte.
Meski keduanya tidak mencalonkan diri dalam pemilu kali ini, mereka tetap berkampanye agresif untuk mengamankan kursi-kursi penting di parlemen, terutama Senat.
Lebih dari 18.000 jabatan publik diperebutkan dalam pemilu ini, mulai dari wali kota hingga anggota DPR.
Namun sorotan utama tertuju pada perebutan 12 kursi di Senat yang beranggotakan 24 orang, lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik dan agenda politik nasional.
Profesor ilmu politik di Universitas Filipina, Aries Arugay menyebut pemilu sela 2025 lebih dari sekadar referendum informal terhadap pemerintahan Marcos, tetapi ia juga harus bisa mempertahankannya.
“Perebutan kursi Senat adalah pertarungan proksi yang utama. Marcos perlu mempertahankan mayoritas, atau supermayoritas, untuk mendorong agenda legislatif dan ekonominya," jelasnya, seperti dimuat
Reuters. Bagi Presiden Marcos, hasil pemilu ini akan menentukan kelangsungan agenda kebijakan dan pengaruhnya menjelang Pilpres 2028.
Sementara itu, bagi Duterte, hasil pemilu dapat menentukan nasib politiknya, terutama di tengah bayang-bayang sidang pemakzulan yang mengancam masa depannya.
Sara Duterte mengungkapkan bahwa lebih dari dua dari 10 kandidat yang didukungnya berpeluang menang, termasuk mantan kepala polisi yang dikenal sebagai arsitek "perang melawan narkoba" semasa pemerintahan ayahnya, Rodrigo Duterte.
“Apa pun yang terjadi dengan pemakzulan, apakah (putusan) bersalah atau bebas, saya siap untuk apa pun yang terjadi,” ujarnya usai memberikan suara.
Aliansi antara Marcos dan Duterte yang terbentuk saat Pilpres 2022 kini berubah menjadi permusuhan sengit.
Sara Duterte menuduh Marcos menjalankan kampanye sistematis untuk menghancurkan kredibilitas keluarganya. Ia juga menuduh Marcos mengkhianati kedaulatan nasional dengan menyerahkan mantan Presiden Rodrigo Duterte ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang kini menahannya atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang melawan narkoba.
Meski berada dalam tahanan, Rodrigo Duterte tetap mencalonkan diri sebagai wali kota di kampung halamannya, menunjukkan perlawanan politik yang terus hidup dari balik jeruji.
Pemungutan suara berlangsung dari pukul 5 pagi hingga 7 malam waktu setempat. Media lokal melaporkan proses berjalan relatif lancar, meskipun terjadi beberapa gangguan teknis pada mesin penghitung suara di sejumlah tempat pemungutan suara.
Sementara Marcos menekankan pencapaian ekonomi dan sikap tegasnya terhadap Cina dalam kampanyenya, Duterte bertaruh pada simpati publik terhadap keluarganya yang sedang terpojok.
Hasil pemilu ini diperkirakan akan membentuk peta kekuatan politik Filipina selama tiga tahun ke depan, dan menjadi barometer dukungan rakyat terhadap dua tokoh kuat yang dulunya sekutu, kini saling berhadapan dalam pertarungan politik paling menentukan sejak pemilu 2022.
