Berita

Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer dan Presiden Donald Trump/NYTimes

Bisnis

AS-Inggris Capai Kesepakatan Perdagangan Pertama sejak Tarif Trump Diberlakukan

JUMAT, 09 MEI 2025 | 15:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) dan Inggris akhirnya menyepakati langkah awal dalam meredakan ketegangan dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

Kesepakatan ini menjadi terobosan pertama sejak Trump mengumumkan kebijakan baru tersebut.

Dalam pengumuman bersama yang dirilis pada Kamis 8 Mei 2025 waktu setempat, Washington menyetujui pengurangan tarif impor atas mobil asal Inggris serta membuka kembali akses baja dan aluminium Inggris ke pasar AS tanpa bea masuk. Meski demikian, sebagian besar produk Inggris masih akan dikenai tarif sebesar 10 persen.


Langkah ini disebut sebagai angin segar bagi sektor-sektor industri utama Inggris yang selama ini terhimpit kebijakan tarif proteksionis Trump, termasuk manufaktur otomotif dan baja. 

Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyebut kesepakatan ini sebagai platform yang akan memperkuat hubungan dagang kedua negara.

"Kesepakatan bersejarah ini menguntungkan bisnis dan pekerja Inggris dengan melindungi ribuan pekerjaan di sektor otomotif dan baja. Tidak ada sekutu yang lebih besar bagi Inggris selain Amerika Serikat," katanya, dikutip dari BBC pada Jumat 9 Mei 2025.

Sementara dari Gedung Putih, Presiden Trump memuji perjanjian itu sebagai “kesepakatan hebat” dan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan terus diperluas.

Meski demikian, kesepakatan yang diumumkan ini belum dituangkan dalam bentuk perjanjian resmi. Namun menurut rincian awal, AS akan menurunkan tarif impor mobil dari Inggris yang sebelumnya melonjak ke 25 persen bulan lalu menjadi 10 persen untuk kuota maksimal 100.000 unit per tahun. Kebijakan ini diharapkan menguntungkan produsen mobil mewah seperti Jaguar Land Rover dan Rolls Royce.

Selain itu, tarif baja dan aluminium yang sempat dinaikkan Trump menjadi 25 persen akan kembali dilonggarkan dengan pengaturan kuota seperti sebelumnya. 

"Kedua negara juga sepakat untuk mengizinkan impor hingga 13.000 metrik ton daging sapi dari negara lain tanpa tarif," tulis dokumen yang dirilis Perwakilan Dagang AS.

AS mengatakan perubahan itu akan secara signifikan memperluas penjualan daging sapinya ke Inggris, yang sebelumnya menghadapi bea masuk 20 persen dan dibatasi pada 1.000 metrik ton.

Menurut pernyataan dari Kantor Perwakilan Dagang AS, nilai peluang ekspor yang diciptakan dari kesepakatan ini diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp82 triliun), termasuk ekspansi untuk etanol dan produk pertanian lainnya.

Kesepakatan ini disambut baik oleh sektor industri Inggris. Direktur Jenderal UK Steel Gareth Stace menyebut perjanjian itu sebagai “kelegaan besar” bagi industri baja, sembari memuji pendekatan pemerintah Inggris dalam perundingan.

Namun, tidak semua pihak bersikap antusias. Kritik datang dari pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, yang menilai kesepakatan itu berat sebelah.

"Ini bukan kesepakatan bersejarah. Inggris menurunkan tarif, sementara AS menaikkan tarif. Kita telah ditipu,” tegasnya.

Partai Demokrat Liberal bahkan menuntut agar kesepakatan ini diajukan ke parlemen untuk mendapatkan pengawasan yang memadai. 

“Membiarkan kesepakatan ini berjalan tanpa pemungutan suara adalah bentuk ketidakadilan terhadap publik,” kata pemimpinnya, Sir Ed Davey.

Sementara itu, pemimpin Reform UK Nigel Farage menganggap kesepakatan ini sebagai langkah awal yang positif. Ia menyebutnya sebagai “manfaat nyata dari Brexit” karena Inggris kini dapat membuat kesepakatan dagang sendiri dengan AS.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya