Berita

Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (tengah)/Ist

Politik

‘MPR FOR PAPUA’ Bantu Pemerintah Selesaikan Masalah Papua

RABU, 23 APRIL 2025 | 19:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Forum MPR FOR PAPUA Yorrys Raweyai, menggelar pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas inisiatif strategis MPR FOR PAPUA. 

Forum tersebut diproyeksikan untuk membangun komunikasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan di Tanah Papua melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR sebagai Rumah Kebangsaan. 

MPR FOR PAPUA terdiri dari seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di wilayah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.


“Saya pikir MPR FOR PAPUA secara intens harus segera melakukan komunikasi kepada pemerintah dan stakeholder guna mengatasi persoalan Food Estate yang kurang tepat pemilihan lokasinya, sehingga lahan padi yang sejatinya sebagai lumbung pangan malah saat ini terendam air, sehingga harus ada antisipasi penanganan lebih lanjut,” ujar Yorrys kepada wartawan, Rabu 23 April 2025.  

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani, menyambut baik MPR FOR PAPUA. Ia menyebut wadah tersebut dibentuk sebagai perpanjangan tangan MPR, untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

“MPR FOR PAPUA menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” ujar Muzani.

Sekjen Partai Gerindra itu menegaskan, dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR FOR PAPUA akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. 

Sebagai upaya untuk memperoleh berbagai pandangan dan rumusan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Terkait tindak lanjut ke depan, kata Muzani, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta Ketua MPR FOR PAPUA untuk segera berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait. 

“Kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan stakeholder yang menangani persoalan Papua,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya