Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong/RMOL

Politik

DPR Minta Penjelasan Pemerintah soal Ribuan CPNS Undur Diri

RABU, 23 APRIL 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif untuk bersuara soal fenomena ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong memandang, banyaknya CPNS yang mengundurkan diri telah menjadi perhatian publik, namun tidak ada penjelasan resmi dari kementerian/lembaga terkait.

Terlebih, Bahtra mengetahui bahwa  PAN-RB dan BKN telah menyepakati  kepastian waktu pengangkatan para CPNS paling telat Juni 2024, dan juga untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling telat Oktober 2024.


"Terkait CPNS yang mengundurkan diri ini karena rame ini, mohon menteri dan kepala BKN menjelaskan ini agar publik tidak bertanya-tanya apa yang menyebabkan mereka mengundurkan diri," ucap Bahtra kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 23 April 2025.

Menurutnya, pengunduran diri 1.967 CPNS yang disampaikan Kepala BKN menjadi kontraproduktif dengan keinginan dan ekspektasi para CPNS, yang selama ini menuntut untuk segera dilakukan pengangkatan. 

Di pihak lain, lanjut politikus Gerindra itu, masih banyak sekali rakyat Indonesia baik yang terdata dalam pangkalan data BKN maupun yang tidak terdata yang juga menginginkan untuk diangkat menjadi ASN.

"Di satu sisi banyak yang ingin menjadi CPN. Ini jadi problem. Jadi tolong dijelaskan ke publik" imbuhnya.

Oleh karena itu, Bahtra memandang penting bagi Menteri PAN-RB dan Kepala BKN serta jajarannya untuk dapat mengefektifkan pola komunikasi publik yang baik, agar masyarakat tidak mudah mencurigai dan berprasangka buruk terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk berkaitan dengan penataan CPNS dan PPPK ini.

"Tolong dibantu Presiden lah. Komunikasikan ke publik, sehingga publik tidak selalu curiga ke Pemerintah. Jadi ini penting dijelaskan, sehingga publik juga mengerti persoalannya apa yang sebenarnya terjadi," demikian Bahtra mewanti-wanti.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya