Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong/RMOL

Politik

DPR Minta Penjelasan Pemerintah soal Ribuan CPNS Undur Diri

RABU, 23 APRIL 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif untuk bersuara soal fenomena ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong memandang, banyaknya CPNS yang mengundurkan diri telah menjadi perhatian publik, namun tidak ada penjelasan resmi dari kementerian/lembaga terkait.

Terlebih, Bahtra mengetahui bahwa  PAN-RB dan BKN telah menyepakati  kepastian waktu pengangkatan para CPNS paling telat Juni 2024, dan juga untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling telat Oktober 2024.


"Terkait CPNS yang mengundurkan diri ini karena rame ini, mohon menteri dan kepala BKN menjelaskan ini agar publik tidak bertanya-tanya apa yang menyebabkan mereka mengundurkan diri," ucap Bahtra kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 23 April 2025.

Menurutnya, pengunduran diri 1.967 CPNS yang disampaikan Kepala BKN menjadi kontraproduktif dengan keinginan dan ekspektasi para CPNS, yang selama ini menuntut untuk segera dilakukan pengangkatan. 

Di pihak lain, lanjut politikus Gerindra itu, masih banyak sekali rakyat Indonesia baik yang terdata dalam pangkalan data BKN maupun yang tidak terdata yang juga menginginkan untuk diangkat menjadi ASN.

"Di satu sisi banyak yang ingin menjadi CPN. Ini jadi problem. Jadi tolong dijelaskan ke publik" imbuhnya.

Oleh karena itu, Bahtra memandang penting bagi Menteri PAN-RB dan Kepala BKN serta jajarannya untuk dapat mengefektifkan pola komunikasi publik yang baik, agar masyarakat tidak mudah mencurigai dan berprasangka buruk terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk berkaitan dengan penataan CPNS dan PPPK ini.

"Tolong dibantu Presiden lah. Komunikasikan ke publik, sehingga publik tidak selalu curiga ke Pemerintah. Jadi ini penting dijelaskan, sehingga publik juga mengerti persoalannya apa yang sebenarnya terjadi," demikian Bahtra mewanti-wanti.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya