Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong/RMOL

Politik

DPR Minta Penjelasan Pemerintah soal Ribuan CPNS Undur Diri

RABU, 23 APRIL 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif untuk bersuara soal fenomena ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong memandang, banyaknya CPNS yang mengundurkan diri telah menjadi perhatian publik, namun tidak ada penjelasan resmi dari kementerian/lembaga terkait.

Terlebih, Bahtra mengetahui bahwa  PAN-RB dan BKN telah menyepakati  kepastian waktu pengangkatan para CPNS paling telat Juni 2024, dan juga untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling telat Oktober 2024.


"Terkait CPNS yang mengundurkan diri ini karena rame ini, mohon menteri dan kepala BKN menjelaskan ini agar publik tidak bertanya-tanya apa yang menyebabkan mereka mengundurkan diri," ucap Bahtra kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 23 April 2025.

Menurutnya, pengunduran diri 1.967 CPNS yang disampaikan Kepala BKN menjadi kontraproduktif dengan keinginan dan ekspektasi para CPNS, yang selama ini menuntut untuk segera dilakukan pengangkatan. 

Di pihak lain, lanjut politikus Gerindra itu, masih banyak sekali rakyat Indonesia baik yang terdata dalam pangkalan data BKN maupun yang tidak terdata yang juga menginginkan untuk diangkat menjadi ASN.

"Di satu sisi banyak yang ingin menjadi CPN. Ini jadi problem. Jadi tolong dijelaskan ke publik" imbuhnya.

Oleh karena itu, Bahtra memandang penting bagi Menteri PAN-RB dan Kepala BKN serta jajarannya untuk dapat mengefektifkan pola komunikasi publik yang baik, agar masyarakat tidak mudah mencurigai dan berprasangka buruk terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk berkaitan dengan penataan CPNS dan PPPK ini.

"Tolong dibantu Presiden lah. Komunikasikan ke publik, sehingga publik tidak selalu curiga ke Pemerintah. Jadi ini penting dijelaskan, sehingga publik juga mengerti persoalannya apa yang sebenarnya terjadi," demikian Bahtra mewanti-wanti.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Trenggono Dipuji, Ekspor Naik hingga Ekonomi Pesisir Menggeliat

Sabtu, 14 November 2026 | 20:22

KSSK Perkuat Koordinasi dan Sinergi Kebijakan untuk Menjaga Fundamental Ekonomi

Sabtu, 14 November 2026 | 20:10

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Presiden Prabowo: Kebesaran Muhammadiyah Terletak pada Pengabdian Nyata

Sabtu, 14 November 2026 | 19:53

Pemerintah Kucurkan Lagi Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan di November 2026

Sabtu, 14 November 2026 | 19:43

OSO: Wapres Baru Harus Bikin Prabowo Tenang

Sabtu, 14 November 2026 | 19:24

Pengunduran Diri Gibran Tak Tutup Peluang Proses Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 19:19

NPL BRI Terus Membaik Seiring Penguatan Pengelolaan Risiko

Sabtu, 14 November 2026 | 18:36

Puji Jenderal Suyudi, Presiden Prabowo: Kapolri yang Melegakan

Sabtu, 14 November 2026 | 18:30

YYADU! Edukasi Siswa Bandung Pilah Sampah Sejak Dini

Sabtu, 14 November 2026 | 18:18

Selengkapnya