Usulan Pergantian Gibran Anggap Saja Lelucon

Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta angkat bicara menanggapi usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.

Usulan pergantian Gibran merupakan salah satu dari delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

"Usulan pergantian Wapres Gibran anggap saja lelucon, karena tidak masuk akal," kata Edi melalui keterangan tertulisnya, Selasa 22 April 2025.

Edi menilai usulan pergantian Wapres Gibran inkonstitusional dan tidak rasional. Menurutnya, Presiden dan Wapres dipilih dan dilantik karena sudah melewati proses politik yang panjang dalam sistem demokrasi Indonesia. 

"Setop kegaduhan. Jangan membuat masyarakat resah," kata Edi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) ini.

Edi melihat tidak ada alasan apa pun untuk mengganti Wapres Gibran, termasuk pelanggaran UUD 1945.

Edi menegaskan, Presiden dan Wapres bisa diganti dengan alasan melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat lagi menurut UUD 1945. 

"Alasan pelanggaran hukum bisa berbentuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat dan perbuatan tercela lainnya," pungkas Edi.