Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono/Ist
Indonesia harus keluar dari posisi sebagai konsumen teknologi global. era digital yang terus berkembang pesat harus diimbangi dengan kemandirian teknologi nasional dan pengawasan ketat terhadap perangkat-perangkat elektronik yang membanjiri pasar domestik.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono dalam agenda Kunjungan Kerja ke laboratorium uji perangkat elektronik di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Rabu, 16 April 2025.
Ia menilai laboratorium ini sudah memiliki fondasi yang kuat, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga ahli.
“Kita tidak bisa terus-menerus menjadi pasar. Kita perlu membangun dan memperluas fasilitas seperti ini agar bisa memastikan produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan dan kesehatan,” ujar Dave.
Walaupun begitu, dirinya menilai cakupan pengujiannya masih terbatas pada alat-alat komunikasi seperti ponsel dan tablet.
Oleh karena itu, ia mendorong agar fasilitas ini dikembangkan supaya bisa menjangkau seluruh spektrum perangkat elektronik, dari peralatan rumah tangga hingga IoT (Internet of Things), demi mengantisipasi potensi bahaya bagi masyarakat.
“Banyak kasus penyakit yang muncul karena produk elektronik yang tidak sesuai standar. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal keselamatan publik,” imbuhnya.
Di sisi lain, kemandirian teknologi, menurut Dave, juga menyangkut ketahanan nasional. Dirinya menyinggung pentingnya kolaborasi dengan BSSN dalam isu keamanan siber, serta dorongan legislasi ulang terhadap RUU Keamanan Siber yang sempat tertunda.
Isu ini, baginya, menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital dan ketergantungan terhadap produk luar negeri.
Lebih jauh, politikus Partai Golkar itu menyampaikan bahwa dukungan anggaran untuk pengembangan laboratorium seperti di BPPT adalah investasi strategis bagi negara, bukan sekadar belanja rutin.
Melalui kunjungan ini, ia menegaskan Komisi I DPR tak hanya berfokus pada pengawasan politik dan pertahanan, namun juga memegang peran penting dalam membangun ekosistem teknologi nasional yang mandiri dan aman bagi seluruh warga negara.
“Teknologi kini bukan lagi barang mewah, sudah menjadi kebutuhan primer. Artinya, kontrol kualitas dan keamanannya harus setara dengan kebutuhan dasar lain seperti makanan dan obat-obatan,” pungkasnya.
