Anggota Komisi IV: Perlindungan Petani Lokal Harus jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah diminta untuk memberikan perlindungan kepada petani, nelayan, dan peternak di Indonesia kalau berencana membuka keran impor dengan menghapus aturan kuota yang selama ini dianggap menyusahkan investor masuk ke Indonesia. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menerangkan, perlindungan terhadap petani lokal harus menjadi prioritas pemerintah dengan cara memberikan subsidi langsung agar produk dalam negeri tetap kompetitif terhadap barang impor.

“Penerapan tarif bukan berarti membuka keran impor seluas-luasnya. Impor tetap harus selektif dan mempertimbangkan keseimbangan neraca perdagangan nasional serta substitusi antarproduk dalam kerja sama bilateral,” jelas Daniel kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.

Legislator dari Fraksi PKB ini memastikan Komisi IV DPR yang membidangi urusan pertanian dan pangan akan terus mengawasi dan mengingatkan pemerintah agar setiap langkah reformasi kebijakan tidak keluar dari prinsip kedaulatan pangan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap petani serta pelaku usaha lokal.

“DPR RI, khususnya Komisi IV, siap mengawal dan memberi masukan terhadap rencana ini,” ucap Daniel.

“Jangan sampai reformasi justru menyisakan luka baru bagi petani dan pelaku usaha pangan nasional. Negara tidak boleh menggadaikan ketahanan pangan demi kepentingan segelintir pelaku impor,” tutupnya.