Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net
Penerapan kembali tarif impor oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap sejumlah negara berkembang selain Tiongkok, dinilai bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa.
Menurut pengamat geopolitik sekaligus Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi global jangka panjang Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoninya di kancah internasional.
"Strategi global AS tetap tak berubah. Melayani dua kepentingan strategis korporasi berbasis industri berat, dengan sasaran utama penguasaan SDA seperti minyak bumi, gas, dan tambang batu bara termasuk nikel dan rare-earh nikels yang lagi rame sekarang. Serta melayani imperium bisnis militer swasta yang saat ini bukan saja peralatan militer tapi juga tentara swasta ala Blackwater," ujar Hendrajit kepada RMOL, Jumat, 4 April 2025.
Ia menilai gaya Trump yang kerap dipandang agresif dan menyerupai "gangster" hanyalah perubahan cara dalam menyampaikan visi geopolitik AS yang sesungguhnya tetap sama: dominasi global dan penolakan terhadap kerja sama multilateral.
"Trump yang kayak gangster itu hanya perobahan modus operandi. Visi geopolitiknya tetap yaitu hegemoni dan dominasi. Dan anti pendekatan multilateral dalam kerja sama internasional baik yang menggunakan baik regional maupun lintas- regional seperti BRICS," tegasnya.
Hendrajit menyoroti momen pertemuan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih sebagai pesan tersirat kepada dunia.
"Perlakuan Trump kepada Zelensky menunjukkan bahwa bahkan terhadap sekutu dan proksinya pun, AS bisa sangat keras memaksakan kehendaknya. Apalagi terhadap negara berkembang yang masih menganut politik luar negeri nonblok seperti Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, negara-negara seperti Vietnam, India, dan Pakistan yang kini tengah dijajaki untuk dijadikan sekutu strategis dalam kerangka Indo-Pasifik pun tetap diposisikan sebagai "mitra junior" oleh Washington.
Hendrajit juga menilai kebijakan tarif Trump terhadap negara berkembang bukan semata-mata karena kedekatan negara-negara ini dengan Tiongkok, tetapi karena dorongan untuk memaksa renegosiasi berbagai kerja sama ekonomi yang selama ini dianggap merugikan kepentingan korporasi besar AS.
"Masih ingat kan bagaimana Wakil Presiden AS, Kamala Harris, tergopoh-gopoh menemui Presiden Jokowi setelah Indonesia melarang ekspor nikel?" kata dia merujuk pada salah satu contoh bagaimana AS merasa terdesak oleh kebijakan yang berpihak pada kedaulatan nasional.
Trump, menurut Hendrajit, juga memanfaatkan kebijakan tarif sebagai alat diplomasi tekanan. Tujuannya adalah menciptakan efek bola salju yang mengganggu rantai pasok global, terutama untuk bahan pangan dan komoditas vital lainnya.
Menurutnya, negara eksportir besar seperti Tiongkok yang dikenai tarif tinggi akan menurunkan produksinya, dan negara berkembang akan terdampak secara tidak langsung.
"Jadi sasaran sesungguhnya adalah menggunakan perang dagang dengan cina sebagai diplomasi menggertak negara negara berkembang yang selama ini masih independen apalagi yang jelas jelas menentang skema korporasi global Waashington," kata dia.
Menutup analisanya, Hendrajit menyerukan agar Indonesia segera membangun aliansi strategis yang lebih kuat di antara negara-negara berkembang.
Kementerian Luar Negeri dan Presiden Prabowo Subianto yang kini lebih langsung memegang kendali arah kebijakan strategis sejak bergabungnya Indonesia dalam BRICS, harus aktif menggandeng kekuatan lain di Global South.
Aliansi dengan ASEAN, BRICS, hingga SCO harus diperkuat untuk menghadapi kepemimpinan ala gangster seperti Trump.
"Artinya, kerja sama negara-negara yang tergabung dalam Global South harus lebih visioner dan strategis dalam meresspons pola kepemimpinan gangster ala Trump," pungkasnya.
