DI SEBUAH negeri yang katanya demokratis, kekuasaan memiliki satu ketakutan yang lebih besar daripada oposisi, demonstrasi, atau kritik tajam di media sosial.
Ketakutan itu adalah kecerdasan rakyat. Sebab kecerdasan melahirkan pemikiran kritis, dan pemikiran kritis adalah pisau yang siap menguliti kebohongan, ketidakadilan, dan manipulasi. Maka, bagi mereka yang menikmati kekuasaan, menjaga rakyat tetap bodoh bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi bertahan hidup.
Revolusi Mental yang Dikubur Diam-Diam
Jokowi naik ke panggung kekuasaan dengan jargon "Revolusi Mental." Sebuah frasa yang terdengar heroik, menjanjikan perombakan cara berpikir rakyat yang selama ini dianggap lemah dan mudah dikendalikan. Orang-orang bersorak, para akademisi menyusun naskah ilmiah, para pakar merancang program, dan media berlomba-lomba menyanjungnya. Namun, seperti banyak janji politik lainnya, revolusi mental itu akhirnya lebih mirip dongeng pengantar tidur.
Di balik layar, kekhawatiran muncul: bagaimana jika rakyat benar-benar menjadi cerdas? Bagaimana jika mereka mulai mempertanyakan janji kampanye, melihat kebijakan dengan mata kritis, dan memahami permainan kekuasaan yang sebenarnya? Maka, seperti nasib banyak kebijakan progresif lainnya, revolusi mental tidak pernah benar-benar dijalankan. Program itu dikemas rapi, dimasukkan ke dalam gudang arsip, dan dikunci dengan gembok besi ketakutan.
Sebagai gantinya, pemerintah memilih cara yang lebih efektif: membanjiri rakyat dengan bantuan sosial menjelang pemilu. Bansos bukan sekadar bantuan, melainkan candu yang membuat rakyat melupakan ketidakadilan. Di hadapan amplop berisi uang, karung beras, dan minyak goreng murah, perdebatan tentang demokrasi, transparansi, dan good governance menjadi tak relevan.
Demokrasi: Kapal yang Dinahkodai Orang Buta
Socrates, lebih dari dua ribu tahun lalu, sudah mencium bau busuk demokrasi yang dijalankan tanpa pendidikan. Ia membandingkan masyarakat dengan kapal di tengah lautan. Jika kapal itu dinahkodai oleh orang-orang yang tidak paham navigasi, hasilnya adalah bencana. Begitu pula dengan negara yang dipimpin oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang politik dan kebijakan publik.
Socrates tidak menentang demokrasi, tetapi ia percaya bahwa hak memilih harus didasarkan pada pengetahuan, bukan sekadar hak lahiriah. Namun, apa yang terjadi di negeri ini?
Pemilu bukan ajang adu gagasan, melainkan festival pencitraan. Rakyat dipilih bukan karena kecerdasannya, tetapi karena kesediaannya untuk tertawa melihat tingkah politisi di TikTok. Dan ketika tiba saatnya memilih pemimpin, pertimbangan yang digunakan bukan visi-misi, melainkan seberapa banyak bansos yang diterima atau seberapa sering sang calon tersenyum di baliho.
Sejarah mencatat, Socrates akhirnya dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Kejahatannya? Mengajarkan orang-orang berpikir kritis. Demokrasi tanpa pendidikan, menurutnya, adalah pintu gerbang bagi kehancuran.
Mengapa Kebodohan Adalah Aset Kekuasaan?
Rakyat yang bodoh adalah jaminan umur panjang bagi kekuasaan. Di berbagai negara, kebijakan yang memperbodoh rakyat selalu menjadi senjata utama untuk mempertahankan dominasi.
Korea Utara: Pendidikan di negara ini bukan bertujuan mencerdaskan, tetapi menciptakan rakyat yang tunduk dan memuja pemimpin mereka seperti dewa. Sejarah dunia dipelintir, informasi disaring, dan akses ke dunia luar ditutup rapat. Hasilnya? Sebuah masyarakat yang tidak pernah tahu bahwa ada dunia yang lebih baik di luar sana.
Amerika Serikat: Di negeri yang katanya paling demokratis, ada pola yang sama. Pendidikan tinggi dibuat mahal, sehingga hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Sementara itu, rakyat kelas bawah dijejali dengan hiburan tanpa henti, dari reality show hingga algoritma media sosial yang membentuk gelembung informasi. Kebodohan yang sistematis membuat mereka mudah dimanipulasi dalam pemilu.
Indonesia: Dari revolusi mental yang dikubur hingga bansos yang dijadikan alat kendali, semuanya menunjukkan satu pola: penguasa lebih nyaman dengan rakyat yang manut dan tidak bertanya. Prabowo, dalam kampanye pilpres 2024, berjanji menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri, Namun, belum beberapa bulan menjabat, biaya kuliah justru naik drastis. Tentu ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan bahwa hanya mereka yang "beruntung" yang bisa mengakses pendidikan tinggi, sementara yang lain cukup menjadi buruh kasar dan kaum proletariat pendukung setia dalam pemilu berikutnya.
Kebodohan yang Dilestarikan, Demokrasi yang DikuburkanDi negeri ini, demokrasi bukanlah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia lebih mirip sirkus yang dimainkan oleh segelintir elit, sementara rakyat cukup menjadi penonton yang tertawa, menangis, dan akhirnya pulang tanpa menyadari bahwa mereka baru saja ditipu.
Socrates mungkin benar. Demokrasi tanpa pendidikan adalah bencana. Dan penguasa yang takut pada kecerdasan rakyat adalah mereka yang tahu bahwa tanpa kebodohan, mereka tidak akan bertahan lama .
Penulis adalah pemerhati kebijakan publik
