Cover buku “Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan”/RMOL
PROGRAM swasembada pangan menjadi prioritas di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Seluruh elemen bangsa dalam bidangnya masing-masing pun berorientasi bagaimana mencapai tujuan tersebut.
TNI Angkatan Laut sebagai penjaga laut Indonesia turut berjibaku mewujudkan program mulia itu. Hal ini yang memantik Perwira Tinggi TNI AL Laksda Edwin Rajo Mangkuto menulis sebuah buku berjudul “Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan”.
Buku yang dilaunching pada Sabtu, 22 Februari 2025 ini seakan menjadi jawaban dari tantangan kebutuhan untuk memenuhi gizi anak bangsa yang berasal dari laut.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautan sekitar 5,9 juta km persegi memiliki makna penting bagi suatu kesejahteraan.
Buku setebal 168 halaman yang diterbitkan IPB Press ini menjadi solusi bagaimana potensi kelautan yang besar itu bisa menjadi alat kesejahteraan sekaligus sumber pangan dan protein hewani yang diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku yang kaya akan khazanah ini menyiratkan bahwa penulis memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya serta pengalaman yang bukan isapan jempol belaka.
Sebagai sosok yang kental dengan budaya bahari serta nuansa Minangkabau dengan filosofi ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, penulis mengawali karyanya dengan mengutip ayat Al Quran An Nahl ayat 14: “
Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.
Jika dilihat dalam riwayat penulis, jebolan AAL 1991 ini telah malang melintang dalam penugasan baik di TNI AL maupun Mabes TNI. Penulis kini baru saja dilantik menjadi Wakil Gubernur Lemhannas yang akan mengemban pangkat Bintang Tiga di pundaknya.
Dalam buku ini pun diurai, pencapaian swasembada pangan dari laut tidak semudah membalikan telapak tangan. Kendati lautan Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah dan ditaksir mampu menghasilkan ekonomi maritim sebesar USD 1.339 miliar per tahun, namun tantangan dan ancaman juga semakin besar seiring berjalannya waktu.
Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada 2022, tercatat produksi perikanan kita mencapai volume 6,41 juta ton. Hal itu terdiri dari perikanan tangkap sebesar 2,02 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 4,39 juta ton.
Tetapi dengan jumlah yang sedemikian besar itu belum mampu mensejahterakan kehidupan nelayan, terutama nelayan kecil. Mereka masih hidup dalam lembah kemiskinan. Hal itu menjadi bukti bahwa potensi maritim Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan swasembada pangan.
Dengan melandaskan pada aspek geopolitik, geostrategis dan geoekonomi, penulis memahami betul bahwa solusi itu harus berangkat dari strategi yang matang. Melalui misi Asta Cita sebagai pintu masuk yang menghasilkan kebijakan turunan ekonomi biru, penulis turut mengupas pemanfaatan kekayaan laut hingga aspek pertahanan dan keamanannya.
Keterbaruan data hingga aspek teknis dalam menjawab swasembada pangan dari laut menjadi keunggulan buku ini. Data dan analisi di buku ini cocok menjadi referensi para pemangku kebijakan, mahasiswa di bidang kemaritiman serta masyarakat yang
concern terhadap isu-isu kelautan. Tentunya bagi personel TNI AL yang memiliki peran dan fungsi di aspek pertahanan-keamanan laut serta pemanfaatan potensi maritim bangsa, buku ini harus menjadi sarapan sehari-hari.
Setidaknya buku ini menjadi bacaan wajib bagi anak bangsa yang memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Tertuang lima rekomendasi penting yang bisa dipetik untuk mewujudkan swasembada pangan dari laut. Di antaranya:
Pertama, pemerintah perlu memperkuat implementasi konsep ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya maritim. Fokus utama harus diberikan pada pengembangan 12 klaster ekonomi maritim secara optimal, peningkatan produktivitas perikanan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan investasi di sektor maritim, penyederhanaan regulasi dan penguatan koordinasi antarlembaga terkait.
Kedua, modernisasi dan penguatan armada perikanan nasional harus menjadi prioritas. Pengembangan armada perikanan untuk melayani zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan skema kemitraan publik-swasta-masyarakat (PPPP) perlu dipercepat. Selain itu peningkatan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan efisien harus didorong untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan harus menjadi fokus utama dalam upaya mencapai swasembada pangan berbasis maritim. Program-program pelatihan, akses terhadap teknologi modern dan lingkungan finansial seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perikanan perlu diperluas. Pengembangan industri pengolahan hasil laut di wilayah pesisir juga penting untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.
Keempat, penguatan infrastruktur maritim harus dilakukan secara komprehensif. Pembangunan dan modernisasi pelabuhan perikanan, fasilitas
cold storage, dan sistem logistik yang terintegrasi sangat penting untuk mendukung distribusi hasil laut ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir juga perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kelima, penguatan kerja sama internasional dan diplomasi maritim harus terus ditingkatkan. Percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dengan negara tetangga, peningkatan kerja sama dalam penanganan illegal fishing, serta promosi produk perikanan Indonesia di pasar global perlu menjadi agenda utama. Selain itu, investasi dalam riset dan pengembangan teknologi maritim, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kemaritiman harus terus didorong untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
