Berita

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, di Karawang, Jawa Barat/Istimewa

Nusantara

7 Juta Hektare Lahan Berpotensi Dikelola Warga sebagai Perhutanan Sosial

MINGGU, 16 MARET 2025 | 05:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Perhutanan sosial merupakan salah satu dukungan untuk program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Saat ini terdapat 7 juta hektare lahan yang berpotensi dijadikan perhutanan sosial.

"Program perhutanan sosial ini kita punya rencana dan sekarang menjadi program strategis nasional," ujar Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, di Karawang, Jawa Barat, Sabtu 15 Maret 2025.

Raja Antoni menjelaskan, perhutanan sosial sudah dimulai pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sehingga saat ini sebanyak 8,3 juta hektare telah digunakan para petani untuk perhutanan sosial. 


"Ada potensi 12,7 juta yang sudah mulai dikerjakan pada periode lalu di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko 
Widodo, sudah memiliki akses petani sekarang sekitar 8,3 juta, jadi masih ada sekitar 4 juta (hektare)," tuturnya.

Usai kembali mengidentifikasi, pihaknya menemukan ada tambahan potensi lahan yang dapat dijadikan perhutanan sosial. Sehingga saat ini terdapat 7 juta hektare yang dapat diberikan akses kepada para petani.

"Kemarin saya eksplor lagi potensinya bisa ditingkatkan dari 12,7 juta bisa jadi 15 juta. Artinya bisa sekitar 7 juta lagi masyarakat petani kita dapat diberikan akses pada perhutanan sosial," jelasnya.

Dirinya saat ini mengajak para petani untuk dapat memaksimalkan dan memanfaatkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Selain itu, secara bersamaan masyarakat juga diajak untuk tetap menjaga hutan.

"Kalau dulu, pada masa lalu, para petani di kawasan hutan berjarak dengan hutan, dilarang masuk hutan, polisi hutannya galak-galak. Kalau sekarang lebih humanis, dan mengajak petani masuk ke hutan dan memanfaatkan, memaksimalkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi tapi secara bersamaan juga menjaga hutan," kata Raja Antoni.

"Jadi masih ada potensi yang luar biasa yang bisa kita berikan akses pada masyarakat," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya