Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada Kamis 13 Maret 2025/RMOL

Bisnis

Masyarakat Jangan Buru-buru Nilai Defisit APBN, Sri Mulyani: Ojo Kesusu

JUMAT, 14 MARET 2025 | 13:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penilaian terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. 

Ia meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu perkembangan realisasi APBN sepanjang tahun ini.

“Defisit APBN didesain dengan 2,53 persen dari gross domestic product (GDP). Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita. Bahwa dalam setiap APBN selalu ada perubahan, beberapa dari penerimaan, belanja, itu kita akan kelola," tuturnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 13 Maret 2025.


Sri Mulyani juga menekankan bahwa menilai defisit APBN saat ini terlalu dini, mengingat tahun 2025 baru berjalan beberapa bulan. Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara itu menggunakan istilah bahasa Jawa “ojo kesusu”, yang artinya jangan tergesa-gesa, untuk menggambarkan pentingnya kesabaran dalam menilai kinerja fiskal pemerintah.

“Jadi, kalau hari ini teman-teman media kayaknya sudah ngomongin tentang Desember (2025), wong pertengahan tahun saja belum kita lewati. Ojo kesusu kalau orang bilang," tegas Sri Mulyani.

Ia kemudian mengingatkan capaian Kementerian Keuangan pada 2024, di mana pada pertengahan tahun, proyeksi defisit diperkirakan membengkak dari 2,2 persen menjadi 2,7 persen. 

Namun, pada akhir tahun, pemerintah berhasil menjaga defisit tetap di angka 2,2 persen terhadap PDB.

Dengan pengalaman tersebut, Sri Mulyani meminta semua pihak untuk bersabar. Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani juga berencana menyusun Laporan Semesteran (Lapsem) APBN 2025 yang akan disampaikan kepada Kabinet Merah Putih dan DPR RI.

“Artinya, kita jaga postur sesuai UU Nomor 62 Tahun 2024 (UU APBN 2025), di mana defisit didesain pada 2,53 persen. Kalau ada perubahan pada komponen postur itu, entah ada koreksi di pendapatan negara. Pasti banyak yang menanyakan kemarin PPN 12 persen kan tidak dilaksanakan untuk semua komoditas, kita pasti mempertimbangkan itu," jelasnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan mengelola APBN secara hati-hati untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya