Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada Kamis 13 Maret 2025/RMOL

Bisnis

Masyarakat Jangan Buru-buru Nilai Defisit APBN, Sri Mulyani: Ojo Kesusu

JUMAT, 14 MARET 2025 | 13:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penilaian terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. 

Ia meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu perkembangan realisasi APBN sepanjang tahun ini.

“Defisit APBN didesain dengan 2,53 persen dari gross domestic product (GDP). Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita. Bahwa dalam setiap APBN selalu ada perubahan, beberapa dari penerimaan, belanja, itu kita akan kelola," tuturnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 13 Maret 2025.


Sri Mulyani juga menekankan bahwa menilai defisit APBN saat ini terlalu dini, mengingat tahun 2025 baru berjalan beberapa bulan. Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara itu menggunakan istilah bahasa Jawa “ojo kesusu”, yang artinya jangan tergesa-gesa, untuk menggambarkan pentingnya kesabaran dalam menilai kinerja fiskal pemerintah.

“Jadi, kalau hari ini teman-teman media kayaknya sudah ngomongin tentang Desember (2025), wong pertengahan tahun saja belum kita lewati. Ojo kesusu kalau orang bilang," tegas Sri Mulyani.

Ia kemudian mengingatkan capaian Kementerian Keuangan pada 2024, di mana pada pertengahan tahun, proyeksi defisit diperkirakan membengkak dari 2,2 persen menjadi 2,7 persen. 

Namun, pada akhir tahun, pemerintah berhasil menjaga defisit tetap di angka 2,2 persen terhadap PDB.

Dengan pengalaman tersebut, Sri Mulyani meminta semua pihak untuk bersabar. Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani juga berencana menyusun Laporan Semesteran (Lapsem) APBN 2025 yang akan disampaikan kepada Kabinet Merah Putih dan DPR RI.

“Artinya, kita jaga postur sesuai UU Nomor 62 Tahun 2024 (UU APBN 2025), di mana defisit didesain pada 2,53 persen. Kalau ada perubahan pada komponen postur itu, entah ada koreksi di pendapatan negara. Pasti banyak yang menanyakan kemarin PPN 12 persen kan tidak dilaksanakan untuk semua komoditas, kita pasti mempertimbangkan itu," jelasnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan mengelola APBN secara hati-hati untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun ini.

Populer

Beri Alasan Baru untuk Usulan Pergantian Wapres, Refly Harun: Yang Paling Jelas Fufufafa

Jumat, 25 April 2025 | 05:15

Jokowi Kini Disebut Lulusan Fakultas Kedokteran UGM

Kamis, 17 April 2025 | 08:48

Walikota Surabaya Akan Cabut Izin Perusahaan yang Tahan Ijazah Karyawan

Sabtu, 19 April 2025 | 01:32

Jokowi Lakukan Serangan Balik di Tengah Polemik Ijazah

Minggu, 20 April 2025 | 07:52

Pemberi Utang Terbesar ke RI Kompak Turunkan Pinjaman

Sabtu, 19 April 2025 | 08:57

China Runtuhkan Boeing, IHSG-Rupiah Kompak Jatuh

Kamis, 17 April 2025 | 00:47

Purnawirawan TNI Tuntut Gibran Mundur, Begini Respons Ketua MPR

Jumat, 25 April 2025 | 19:11

UPDATE

ARI-BP Ungkap Dukungan Masyarakat Indonesia di Konferensi soal Gaza di Istanbul

Minggu, 27 April 2025 | 23:44

KNPI Dukung Penganugerahan Pahlawan Nasional Buat Soeharto

Minggu, 27 April 2025 | 23:40

Jika Punya Adab, Jokowi Jangan Sering Tampil Setelah Pensiun

Minggu, 27 April 2025 | 23:30

Sinergi Kampus dan Militer Diperlukan Buat Kemajuan Bangsa

Minggu, 27 April 2025 | 23:23

Dukung Swasembada Pangan, Legislator PAN Serahkan Traktor untuk Petani

Minggu, 27 April 2025 | 23:02

Kepemimpinan Prabowo-Gibran Sah Secara Konstitusional

Minggu, 27 April 2025 | 23:00

Usut Tuntas ‘Sengkuni’ yang Bikin Kacau Program MBG

Minggu, 27 April 2025 | 22:32

Gaduh Monolog Gibran, Wamensesneg: Yang Penting Pesan Sampai

Minggu, 27 April 2025 | 22:23

Semarak Sawur

Minggu, 27 April 2025 | 21:43

Menteri Ngadep Jokowi Bentuk Pemberontakan Kecil ke Prabowo

Minggu, 27 April 2025 | 21:23

Selengkapnya