Berita

Ilustrasi/ist

Bisnis

BPKH Harus Investasi Langsung di Arab Saudi, Ini Alasannya

SENIN, 10 MARET 2025 | 16:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta agar melakukan investasi langsung di Makkah dan Madinah untuk memutar nilai manfaat biaya haji para jemaah.

Hal itu disampaikan pakar ekonomi syariah dari Indef Prof Nur Hidayah ketika rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 10 Maret 2025.

Prof Nur Hidayah menuturkan bahwa investasi langsung tersebut perlu dilakukan agar BPKH memiliki investasi jangka panjang dalam pengelolaan biaya haji. 


“Investasi langsung yang dilakukan di luar negeri yang dilakukan di beberapa hotel di Makkah dan Madinah untuk turut diperluas sehingga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi BPKH untuk memenuhi kebutuhan valuta asing dalam penyelenggaraan ibadah haji,” bebernya.

“Investasi langsung dapat meliputi hotel, tanah, perkebunan dan berbagai bisnis lainnya,” sambungnya.

Selain itu, Prof Nur Hidayah juga memberikan rekomendasi kepada BPKH agar dapat melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pasalnya, investasi ini mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya.

“Rekomendasi keuangan haji Indonesia untuk investasi surat berharga, dengan mempertahankan investasi surat berharga. Karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun peningkatan investasi surat berharga menjadi faktor utama peningkatan total aset BPKH,” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya