Berita

Ilustrasi/ist

Bisnis

BPKH Harus Investasi Langsung di Arab Saudi, Ini Alasannya

SENIN, 10 MARET 2025 | 16:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta agar melakukan investasi langsung di Makkah dan Madinah untuk memutar nilai manfaat biaya haji para jemaah.

Hal itu disampaikan pakar ekonomi syariah dari Indef Prof Nur Hidayah ketika rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 10 Maret 2025.

Prof Nur Hidayah menuturkan bahwa investasi langsung tersebut perlu dilakukan agar BPKH memiliki investasi jangka panjang dalam pengelolaan biaya haji. 


“Investasi langsung yang dilakukan di luar negeri yang dilakukan di beberapa hotel di Makkah dan Madinah untuk turut diperluas sehingga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi BPKH untuk memenuhi kebutuhan valuta asing dalam penyelenggaraan ibadah haji,” bebernya.

“Investasi langsung dapat meliputi hotel, tanah, perkebunan dan berbagai bisnis lainnya,” sambungnya.

Selain itu, Prof Nur Hidayah juga memberikan rekomendasi kepada BPKH agar dapat melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pasalnya, investasi ini mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya.

“Rekomendasi keuangan haji Indonesia untuk investasi surat berharga, dengan mempertahankan investasi surat berharga. Karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun peningkatan investasi surat berharga menjadi faktor utama peningkatan total aset BPKH,” tutupnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya