Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Ist
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didorong merombak pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun direktur BUMD yang telah gagal menjalankan tugas-tugasnya, terutama pejabat yang tersenggol kasus dugaan korupsi.
Demikian dikatakan Ketua Jaringan Warga Kota Jakarta (Jaga Kota) Ahmad Damasari melalui keterangan tertulisnya, Rabu 5 Maret 2025.
Salah satu yang disorot Jaga Kota adalah Kepala Dinas Sosial Premi Lasari. Menurutnya, Premi yang dilantik era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu berpeluang memberatkan Pramono Anung dalam menunaikan janji-janji politiknya.
"Sudah saatnya Pramono bersih-bersih kabinet agar bisa lari kencang," kata Ahmad Damasari.
Apalagi, lanjut Ahmad Damasari, nama Kepala Dinas Sosial pernah tersenggol kasus dugaan korupsi bansos Covid-19.
Dugaan korupsi dana bansos Covid-19 hingga Rp2,85 triliun itu berawal dari penemuan tumpukan beras rusak di gudang Pulogadung yang diduga berasal dari paket bansos.
Dugaan korupsi bansos ini dibeberkan oleh seorang pegiat sosial media, Rudi Valinka, melalui sebuah utas atau thread di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023.
Menurut Rudi, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk sembako.
Lewat program itu, Rudi menyebutkan, Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
"Di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 triliun, mengapa?" tulis akun @kurawa, dikutip Rabu 11 Januari 2023.
Ahmad Damasari juga mengaku mendapat bocoran ada anggota DPRD DKI yang sedang bergerilya melobi Pramono Anung dan Rano Karno agar kepala dinas dipertahankan atau dimutasi ke tempat basah.
"Pramono harus tegak lurus. Kalau nggak mampu ya ganti," pungkas Ahmad Damasari.
